Jadi, adanya program JKN-KIS yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini telah berkontribusi besar terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia. Sebab, program ini menjadi bantalan bagi kelompok menengah ke bawah untuk mendapatkan akses akan layanan kesehatan.
Manfaat JKN-KIS Dirasakan Langsung oleh Rakyat
Manfaat besar dari program JKN-KIS itu diakui sendiri oleh warga masyarakat. Seperti pengakuan dari Surti, warga Surabaya ini. Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya program BPJS, terutama karena dia tidak dikenakan biaya berobat ketika dirawat di rumah sakit.
"Saya ini penderita gagal ginjal dan harus cuci darah minimal sebulan dua kali, jika tidak dilakukan maka kesehatan saya akan terganggu dan berkibat terhadap kematian," ujar warga Wonokromo Surabaya, sebagaimana dilansir dari Republika.
Wanita berkulit sawo matang ini mengatakan, biaya sekali cuci hemodialisis (cuci darah) tidak murah berkisar Rp50-100 juta, jika tidak dibantu oleh BPJS maka berapa banyak uang yang harus dikeluarkan.
"Saya bersyukur mengikuti BPJS karena sewaktu-waktu cuci darah tidak memikirkan berapa ongkos yang dikeluarkan," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Hazarul Aswad Azmi, warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia merasa bersyukur dengan adanya BPJS Kesehatan, sebab operasi pemasangan pen (patah tulang) sedikitpun tidak dikenakan biaya, alias gratis.
"Tidak bisa kami bayangkan bagaimana caranya harus menutupi seluruh biaya perawatan dan operasi bedah ortopedi di RS Grand Medistra, hutang-hutang untuk biaya operasi yang sebelumnya saja masih belum terbayar, untung ada BPJS Kesehatan yang telah menanggung seluruh biaya perobatannya, terima kasih kepada BPJS Kesehatan," ungkap Zulkarnain, orang tua Hazarul, sebagaimana dilansir medanbisnisdaily, Jumat (7/12/2018).
Sebuah Harapan
Dengan manfaat yang besar, sebagaimana di atas, maka keberadaan program JKN-KIS yang digagas oleh Presiden Jokowi ini harusnya tetap dilanjutkan. Meskipun ada beberapa kendala, namun itu tak bisa mengeliminasi pentingnya jaminan kesehatan secara menyeluruh.
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN-KIS memang harus dibenahi. Defisit yang selalu menjadi momok tiap tahunnya harus diatasi. Tetapi kita tak bisa mencerca program tersebut, seolah tak bermanfaat.
