Konstitusi UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Perlindungan ini dipahami mencakup dalam seluruh aspek, termasuk melindungi masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan.
Untuk itu, sudah sejak awal para pendiri bangsa Indonesia mencita-citakan adanya suatu perlindungan sosial yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Di bidang kesehatan, hal itu diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan nasional yang menyeluruh (semesta), atau 'universal health coverage'.
Hari-hari ini, cita-cita konstitusional itu mulai mendekati kenyataan. Sebab program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang digagas oleh pemerintahan Presiden Jokowi berhasil memenuhi targetnya.
Hingga 3 Januari 2019, tercatat sudah ada 215.860.046 jiwa penduduk Indonesia yang menjadi peserta JKN-KIS. Diantara itu, sebanyak 96,8 juta jiwa merupakan penerima bantuan iuran (PBI) atau mendapat layanan pengobatan gratis yang iurannya dibayar APBN.
Artinya, di awal tahun 2019 ini, terdapat 82% masyarakat Indonesia yang terlindungi kesehatannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Pemerintahan Presiden Jokowi akan terus bekerja untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut. Targetnya, pada akhir 2019 nanti, terdapat 95 persen masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS.
Meskipun terdapat beberapa kekurangan, tetapi keberadaan program JKN-KIS ini, diakui atau tidak, telah membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2017 menunjukkan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ternyata bisa menyelamatkan 1,16 juta masyarakat dari kemiskinan.
Tidak hanya itu, melalui periode penelitian dari 2015-2016, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UI Teguh Dartanto memaparkan sebanyak 14,5 juta-15,9 juta penduduk menengah ke bawah terlindungi dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.
Selain itu, dengan adanya program JKN-KIS tersebut 290-320 ribu orang miskin terhindar dari jeratan utang. Â Sebab, bila tanpa program JKN-KIS, dengan menghitung rata-rata biaya yang dikeluarkan, baik untuk biaya rawat inap maupun rawat jalan, masyarakat bisa berutang sampai Rp 12,3 juta.
Logikanya, orang yang tidak memiliki JKN-KIS harus membayar sendiri biaya berobat, kalau tidak punya uang, mereka harus berutang, dan kalau tidak berutang anaknya yang sekolah tidak jadi sekolah karena yang diprioritaskan untuk kebutuhan lain dijadikan biaya untuk kesehatan.
Jadi, adanya program JKN-KIS yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini telah berkontribusi besar terhadap penurunan ketimpangan di Indonesia. Sebab, program ini menjadi bantalan bagi kelompok menengah ke bawah untuk mendapatkan akses akan layanan kesehatan.
Manfaat JKN-KIS Dirasakan Langsung oleh Rakyat
Manfaat besar dari program JKN-KIS itu diakui sendiri oleh warga masyarakat. Seperti pengakuan dari Surti, warga Surabaya ini. Ia mengaku merasa terbantu dengan adanya program BPJS, terutama karena dia tidak dikenakan biaya berobat ketika dirawat di rumah sakit.
"Saya ini penderita gagal ginjal dan harus cuci darah minimal sebulan dua kali, jika tidak dilakukan maka kesehatan saya akan terganggu dan berkibat terhadap kematian," ujar warga Wonokromo Surabaya, sebagaimana dilansir dari Republika.
Wanita berkulit sawo matang ini mengatakan, biaya sekali cuci hemodialisis (cuci darah) tidak murah berkisar Rp50-100 juta, jika tidak dibantu oleh BPJS maka berapa banyak uang yang harus dikeluarkan.
"Saya bersyukur mengikuti BPJS karena sewaktu-waktu cuci darah tidak memikirkan berapa ongkos yang dikeluarkan," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Hazarul Aswad Azmi, warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ia merasa bersyukur dengan adanya BPJS Kesehatan, sebab operasi pemasangan pen (patah tulang) sedikitpun tidak dikenakan biaya, alias gratis.
"Tidak bisa kami bayangkan bagaimana caranya harus menutupi seluruh biaya perawatan dan operasi bedah ortopedi di RS Grand Medistra, hutang-hutang untuk biaya operasi yang sebelumnya saja masih belum terbayar, untung ada BPJS Kesehatan yang telah menanggung seluruh biaya perobatannya, terima kasih kepada BPJS Kesehatan," ungkap Zulkarnain, orang tua Hazarul, sebagaimana dilansir medanbisnisdaily, Jumat (7/12/2018).
Sebuah Harapan
Dengan manfaat yang besar, sebagaimana di atas, maka keberadaan program JKN-KIS yang digagas oleh Presiden Jokowi ini harusnya tetap dilanjutkan. Meskipun ada beberapa kendala, namun itu tak bisa mengeliminasi pentingnya jaminan kesehatan secara menyeluruh.
BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN-KIS memang harus dibenahi. Defisit yang selalu menjadi momok tiap tahunnya harus diatasi. Tetapi kita tak bisa mencerca program tersebut, seolah tak bermanfaat.
Prinsipnya, yang baik dari JKN-KIS ini harus dilanjutkan. Sedangkan, bila ada yang masih kurang dari penyelenggaraan BPJS, maka ini akan diperbaiki.
Inilah program perlindungan sosial dari Presiden Jokowi yang terbukti berpihak kepada masyarakat. Program ini yang harus dilanjutkan, ketika dirinya terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia kelak.
Kita berharap kemajuan ini jangan sampai berhenti dan terus berlanjut. Republik Indonesia akan maju, dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia bersama Jokowi. Perlindungan sosial semesta itu semakin tampak di hadapan mata.
Mcqueen Yacqueen!
