Mohon tunggu...
andri muhammad
andri muhammad Mohon Tunggu... serikat pekerja seluruh indonesia -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

terserah

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Untuk Apa Jokowi Menaikkan Anggaran PKH di Tahun 2019?

11 Januari 2019   18:52 Diperbarui: 11 Januari 2019   19:03 262
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kondisi itu membawa dampak berupa perlambatan ekonomi bagi seluruh negara di dunia. Fakta-fakta itu mau tidak mau akan berimbas kepada ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia diprediksi juga turut melambat.

Untuk menolong pertumbuhan ekonomi itu, konsumsi dalam negeri perlu digenjot. Sejauh ini, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama dari struktur produk domestik bruto (PDB) dengan persentase di atas 56 persen. Tak ayal, baik atau buruk perekonomian RI begitu bergantung kepada konsumsi.

Bertambahnya bantuan sosial masyarakat miskin akan meningkatkan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Gelontoran uang kepada 10 juta keluarga atau 40 juta orang akan berkontribusi positif selama dibelanjakan dengan tepat.

Dengan demikian, keputusan pemerintah mempercepat pencairan PKH dari Februari menjadi awal Januari tentu menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Mempercepat pencairan PKH adalah solusi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Di atas, diakui atau tidak, adalah pertunjukan dari langkah cerdas pemerintahan Presiden Jokowi mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni mendorong agenda pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ekonomi dunia yang bergejolak.

Dengan kebijakan seperti itu, masih kah kita menyebut dia seorang capres boneka yang plonga-plongo? Mungkin anda yang seperti itu, tentunya, yang tak paham mengelola ekonomi negara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun