Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah musuh masyarakat. Pemerintahan di berbagai belahan dunia berusaha keras untuk menghalaunya, termasuk pemerintah Indonesia.
Memasuki tahun 2019 ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melanjutkan kerjanya untuk memangkas angka kemiskinan itu. Salah satunya melalui penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) dengan tepat sasaran.
Di awal tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemsos) langsung tancap gas dengan menyalurkan dana PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Modal (KPM). Penyaluran ini diharapkan akan berdampak pada upaya penurunan kemiskinan, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kamis kemarin (10/1), Presiden Jokowi mengucurkan bantuan sosial PKH tahap pertama sebesar Rp12,28 triliun. Penyaluran bantuan sosial PKH tahap pertama ini dihadiri langsung oleh Jokowi di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur.
Menurut data Kemenkeu, anggaran PKH pada tahun 2019 ini meningkat sekitar Rp 15 triliun dibandingkan PKH yang disalurkan pada 2018. Tahun lalu, pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 19,4 triliun, sementara untuk tahun 2019 ini anggaran PKH sekitar Rp 34,4 triliun.
Pemerintah berharap dengan naiknya anggaran PKH tahun ini, angka kemiskinan di Indonesia dapat terus ditekan. Presiden Jokowi sendiri memang menargetkan angka kemiskinan di Indonesia bisa turun secara progresif.
Hal itu sedikit banyak telah terealisasi. Buktinya, angka kemiskinan pada Maret 2014 mencapai 11,25 persen. Angka itu turun cukup drastis dalam empat tahun terkahir menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Kemudian, pemerintah akan menekan lagi angka kemiskinan itu pada kisaran 8,5 hingga 9,5 persen pada tahun 2019. Â
Sejauh ini, pemerintah mengandalkan tiga pilar untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, yakni pembangunan infrastruktur secara merata, lalu kesempatan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Terakhir melalui jaringan pengaman sosial, program PKH salah satunya.
Bank Dunia dalam sebuah publikasinya menyebut PKH sebagai program yang paling efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok miskin. PKH juga dinilai memiliki efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini.
Di sisi lain, program PKH ini juga akan menolong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab menurut beberapa penelitian, PKH terbukti meningkatkan konsumsi PKM. Nah, jumlah KPM yang cukup besar ini akan mengerek konsumsi secara agregat, sehingga bisa menolong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Seperti ini korelasinya, kondisi tahun depan masih penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi global masih dihadapkan pada ujung perang dagang antara AS dan Cina yang belum jelas. Begitu juga dengan potensi resesi perekonomian AS yang berpotensi mengancam perekonomian dunia. Â
Kondisi itu membawa dampak berupa perlambatan ekonomi bagi seluruh negara di dunia. Fakta-fakta itu mau tidak mau akan berimbas kepada ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia diprediksi juga turut melambat.
Untuk menolong pertumbuhan ekonomi itu, konsumsi dalam negeri perlu digenjot. Sejauh ini, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama dari struktur produk domestik bruto (PDB) dengan persentase di atas 56 persen. Tak ayal, baik atau buruk perekonomian RI begitu bergantung kepada konsumsi.
Bertambahnya bantuan sosial masyarakat miskin akan meningkatkan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Gelontoran uang kepada 10 juta keluarga atau 40 juta orang akan berkontribusi positif selama dibelanjakan dengan tepat.
Dengan demikian, keputusan pemerintah mempercepat pencairan PKH dari Februari menjadi awal Januari tentu menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Mempercepat pencairan PKH adalah solusi yang tepat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Di atas, diakui atau tidak, adalah pertunjukan dari langkah cerdas pemerintahan Presiden Jokowi mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni mendorong agenda pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ekonomi dunia yang bergejolak.
Dengan kebijakan seperti itu, masih kah kita menyebut dia seorang capres boneka yang plonga-plongo? Mungkin anda yang seperti itu, tentunya, yang tak paham mengelola ekonomi negara.
