KesimpulanÂ
Bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan krusial dalam konteks politik dan manajemen. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang secara sistematis membantu dalam menentukan pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia. Dalam konteks ilmu politik, pengambilan keputusan dianggap sebagai inti dari proses politik karena kebijakan yang dihasilkan merupakan manifestasi dari kekuasaan yang diambil melalui proses pengambilan keputusan.
Tahapan dalam pengambilan keputusan melibatkan pemahaman dan pembelajaran terhadap persoalan yang perlu diambil keputusan, merumuskan masalah dengan jelas, membuat daftar tujuan berdasarkan urutan kebutuhan, mengetahui sarana yang dibutuhkan dan merencanakan biaya untuk tiap alternatif, serta membuat seleksi tujuan dengan meminimalkan biaya dan maksimalkan hasil. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukan hanya sekadar memilih opsi, tetapi melibatkan analisis mendalam dan pertimbangan yang matang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien.
Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak hanya merupakan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan prioritas yang ada dalam suatu konteks politik atau manajerial.
Â
DAFTAR PUSTAKA
James E. Anderson,1975.Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials.
Imron,Ali. 2010.Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depannya.Jakarta:Bumi Aksara. Nugroho, Rian. 2008. Public Policy.Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Desan Induk Kurikulum 2013. (Jakarta: Kemendikbud, 2013). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Draft Kurikulum 2013. (Jakarta: Kemendikbud, 2013).
Miller, J.P & W. Seller. Curriculum; Prespectives and Practices. (New York and London: Longman, 1985).
Mulyasa, E. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).
Peraturan Perundang – undangan: Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang – Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003
