 Pemilih bukan cuma robot yang sudah pasti mencoblos warna dan gampar apa. Tetapi, pemilih adalah penanya visi misi calon, kritis saat kampanye, pelapor ketika terjadi kecurangan, dan hakim yang menghukum politisi buruk dengan cara memilih politisi baik di ruang pencoblosan.
Atas dasar ini, pejuang demokrasi awal membentuk organisasi pemantauan pemilu pertama di Indonesia, yakni KIPP Indonesia. Selain untuk memutus masa kepemimpinan orde baru secara konstitusional dan demokratis. KIPP Indonesia juga berjuang untuk mendidik pemilih. Agar pemilih bisa menentukan sendiri pilihannya dengan pengetahuan yang dimiliki.Â
Seketika itu, KIPP Indonesia langsung mendapatkan 'cap' kiri. Padahal, kiri-kanan lah yang bersatu untuk bergandengan tangan melawan otoritarian orde baru.
Tujuan pemantauan publik adalah menjamin seluruh proses pemilu berjalan atas dasar hukum yang menuju keadilan. Setiap pihak terpenuhi hak asasinya. Seluruh stakeholder aktif dan memperoleh informasi.
 Sehingga, hasil pemilu menjadi eksekutif dan legislatif yang berusaha memenuhi janji kampanye untuk memakmurkan rakyat. Dengan demikian, otoritarian terkikis habis. Lalu, demokrasi hadir membawa kebebasan, kesetaraan, dan keseimbangan kekuatan penguasa dan masyarakat sipil.
Peniadaan Pemantau Pemilu
Sekarang, setelah 20 tahun paska reformasi. Sudah lima kali pemilu dilaksanakan dengan label demokratis. Namun, mimpi keseimbangan kekuatan pemerintah dan masyarakat sipil masih jauh panggang dari api.Â
Bukan hanya itu, masyarakat sipil juga kehilangan basis massa mandiri dan independen. 20 tahun menjadi sia-sia atau hambar. Penggiat ham dan demokrasi telah ditinggal dengan cara halus. Standarisasi legalitas dan kekuatan dana menggerus semangat pengawalan demokrasi prosedural.
Pemantau pemilu se-nusantara mulai menghembuskan nafas terakhir. Satu demi satu hilang ditelan jabatan, posisi, kekuasaan, atau memang keletihan perjuangan. Sehingga, jumlah pemantau setiap periodik pemilu berkurang.Â
Alasan pembenar atas nama kemandirian, kreatifitas, dan produk pemantauan menjadi bumbu penyedap terputusnya regenerasi Nasional pemantau pemilu. Bukan hanya itu, pemantau pemilu bahkan sulit mendapatkan posisi pasti diantara penyelenggara pemilu.
Dengan kurangnya pengetahuan dan jejaring serta mandeknya komunikasi, pemantau pemilu di daerah dianggap "tidak ada" oleh banyak pihak. Paling-paling, pemantau pemilu lokal di-hadir-kan dalam list pemantau terdaftar dan pengisi absensi kegiatan sosialisasi.Â
Lepas dari itu, kemandirian yang diterjang oleh digdaya tim kampanye turut membantu penguburan pemantau pemilu. Loyalitas dan komitmen politik diberi panggung untuk menari-nari, sejak pra pemilu sampai hasil pemilihan memimpin pemerintahan.
