Badang Pengawas Pemilu Republik Indonesia melaksanakan sidang permulaan sengketa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2019, Rabu, 01 November 2017.
Hari pertama di bulan November 2017 menjadi saksi dan bukti sejarah. Pertama kalinya Bawaslu mengerjakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Amanah tersebut adalah menyelesaikan sengketa pemilu.
Secara sederhana, Bawaslu memperlihatkan kesiapan menjadi Badan Peradilan Pemilu. Badan yang khusus menyelesaikan semua sengketa kepemiluan. Masalah adminitrasi, pidana dan pengawasan menyatu dalam Bawaslu saat ini sampai masa mendatang.
Sidang rabu kemarin adalah sidang permulaan, yaitu memeriksa gugatan masuk apakah layak diteruskan atau tidak. Tentu saja, Bawaslu mengundang rekan sesama penyelenggara pemilu, KPU. Tujuannya agar sidang terbuka dan memang terbuka secara umum. Masyarakat bahkan bisa melihat proses sidang permulaan di akun facebook Bawaslu RI dan Rumah Pemilu.
Api Masalah
Ihwal sidang permulaan ini adalah proses pendaftaran peserta pemilu. KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu 2019. Akan tetapi, dalam salah satu pasal, KPU memuat aturan 'wajib mengisi Sipol'.
Disini lah letak masalahnya, Sistem Informasi Partai Politik --Sipol menjadi alat pembantai calon peserta pemilu. Parpol bukan hanya mendaftar dan membawa tumpukan berkas administrasi kepartaiannya. Parpol juga wajib menginput data tersebut ke Sipol.
Apabila berih atau sesuai, maka parpol tersebut dinyatakan terdaftar. Sebaliknya, bila parpol tidak bisa menyelesaikan Sipol, hilang kesempatan mengikuti tahapan selanjutnya. Perdebatan Sipol ini sudah dimulai sejak penerbitan PKPU 11/2017.
Pro kontra pun terjadi terhadap Sipol. Ada yang membaca dari sudut pandang frasa 'wajib', alat verifikasi dan penempatan waktu penggunaan Sipol tersebut. Semua pandangan memiliki landasan masing-masing. Tidak perlu dipaksa untuk sama, karena perbedaan adalah rahmat.
Kembali ke Sipol, dampak penggunaannya saat pendaftaran calon peserta pemilu. Partai-partai besar (parlemen) merasa Sipol mendukung proses dan mempermudah tahapan pendaftaran. Di lain pihak, ada parpol calon peserta pemilu yang merasa sulit bekerjasama dengan Sipol.
Dengan slogan #KPU_Melayani, maka terbitlah bantuan KPU kepada parpol. Atas niat baik melayani calon peserta pemilu itu, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 585 tertangal 16 Oktober 2017. Pada pokoknya, SE 585 memberikan waktu satu hari bagi parpol yang belum selesai menginput data ke Sipol.
Ternyata, surat pelayanan bernama SE 585 tidak mampu membantu. Padahal pelayanan KPU dinilai sudah maksimal, menurut para komisionernya. Nasi sudah menjadi bubur, KPU pun terpaksa menyatakan 13 parpol tidak bisa melanjutkan tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual.
Dari proses penetapan kelulusan pendaftaran, KPU terkesan bermain api. Bayangkan saja, tahapan pendaftaran yang menggunakan sistem gugur dengan bantuan Sipol bisa dibilang offside. Karena KPU tidak menerbitkan Surat Keputusan dan/atau Berkas Acara lulus atau tidak mendaftar. Sedihnya, parpol mengetahui nasib baik dan buruk via media sosial.
Palu (Yang Mulia) Pegawas
Bawaslu sendiri tidak pasif. Selama masa pendaftaran dan hari-hari terakhir. Bawaslu menyiapkan perangkat pengawasnya di gedung KPU. Bahkan, KPU sudah mengingatkan sejak jauh hari terkait tidak wajibnya frasa 'wajib' Sipol. Bukan hanya itu, Bawaslu juga mengkritik ketertutupan akses penginputan data Sipol. Meskipun paska pendaftaran, data Sipol terbuka untuk umum.
Akan tetapi, semangat saling menjadi sesama penyelenggara pemilu mendapatkan tanggapan berbeda. Pada hari terakhir pendaftaran peserta pemilu, 16 oktober 2017, KPU periode 2012-2017 mendatangi penerusnya sebagai bentuk semangat kesatuan atau etre the corps-nya militer.
Bukan hanya itu, SE 585 pun menjadi jawaban ketidaksiapan KPU dan keengganan mendengar nasehat Bawaslu. Selain itu, SE 585 tidak diikuti dengan penerbitan SK atau Berita Acara. Padahal, proses keadilan hukum dan kesamaan hak harusnya bisa diselesaikan dengan seberkas surat.
Dengan demikian, Bawaslu sangat patut menerima laporan para pencari keadilan. Parpol-parpol yang merasa dirugikan dengan pengumuman ala kids zaman now yang menyampaikan pesan melalui akun medsos. Bagaimana mungkin KPU begitu tega menggantung nasib 13 parpol?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan memastikan tidak ada yang menambah bumbu penyedap rasa masalah pendaftaran peserta pemilu. Bawaslu menggunakan kuasa yudikatifnya terkait melaksanakan sidang dan memutuskan perkara kepemiluan, khususnya sengketa administrasi.
Dalam perkiraan saya, proses sidang sengketa parpol dengan KPU bermuara kepada dua putusan. Pertama, Bawaslu akan memutuskan bahwa KPU tidak adil dan harus mengikutsertakan ketiga belas parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk mengikuti tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual.
Kedua, putusan bisa bernada laporan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada intinya menyatakan bahwa KPU telah memaksakan kehendak pribadi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, KPU bisa dikatakan melanggar asas dan etika penyelenggara pemilu.
Apapun muara sidang, Bawaslu telah memulai ketukan palu hakim pemutus sengketa pemilu. Setiap ketukan palu sangat berharga, jangan angap palu sebagai candaan. Sekali palu di ketuk, maka putusan langsung berlaku. Kita tinggal menunggu jawaban kekhilafan KPU, dan bagaimana Bawaslu menegakkan keadilan hukum pemilu.
