Politik Indonesia Memanas Jelang Pilpres 2024, Media Asing Soroti Manuver "Hilirisasi" Presiden Jokowi

Salah satu alternatif yang mulai mendapat perhatian adalah lithium ferro phosphate (LFP), meskipun masih belum sekuat baterai yang mengandung nikel. Selain masalah nikel yang dianggap kotor, masih ada pertanyaan apakah kebijakan ini membawa Indonesia ke arah hilirisasi sektor manufaktur yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu peralihan ke sektor yang bernilai lebih tinggi.

Menurut laporan dari WSJ, reputasi "nikel kotor" menjadi ancaman serius bagi Indonesia yang sangat menginginkan peluang ekonomi. Pada bulan Oktober, sembilan senator AS menandatangani surat yang menentang usulan perjanjian perdagangan bebas untuk mendapatkan akses ke sumber mineral penting dari Indonesia, dengan alasan masalah lingkungan dan keselamatan. 

Tanpa adanya kesepakatan perdagangan bebas, baterai kendaraan listrik yang mengandung nikel yang diolah secara besar-besaran di Indonesia akan kehilangan kelayakan untuk mendapatkan kredit pajak besar di AS. 

Lonjakan konsumsi batu bara yang diakibatkan oleh hal ini membuat nikel dari RI kurang diminati oleh produsen kendaraan listrik di negara-negara Barat, yang sudah dihadapkan pada pertanyaan dari kelompok lingkungan hidup mengenai dampak lingkungan dari eksploitasi nikel yang luas. 

Sebagai bukti kekhawatiran yang semakin meningkat, wakil direktur baterai dan material kunci di Departemen Energi AS, Ashley Zumwalt-Forbes, menyuarakan keprihatinannya melalui unggahan di LinkedIn bulan lalu tentang apa yang ia sebut sebagai dominasi pasar nikel Indonesia yang dianggap kotor. 

Indonesia saat ini menyumbang setengah dari pasokan nikel global, meningkat dari seperempat pada tahun 2018. Masalah nikel ini juga mendorong produsen kendaraan listrik untuk melakukan daur ulang aki mobil dan beralih ke produk yang bebas dari nikel. 

Alternatif seperti lithium ferro phosphate (LFP) mulai mendapat perhatian, meskipun masih belum sekuat baterai yang mengandung nikel. 

Selain masalah nikel yang dianggap kotor, masih ada pertanyaan apakah kebijakan ini membawa Indonesia menuju tujuan hilirisasi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu peralihan ke sektor manufaktur yang bernilai lebih tinggi. "Ironisnya mereka menyebutnya hilirisasi, padahal kita masih sangat hulu," ujarnya. 

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengakui bahwa pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik dan mobil berjalan lebih lambat dibandingkan dengan pabrik peleburan nikel. 

"Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasi hal tersebut, seperti peraturan yang memudahkan produsen kendaraan listrik untuk mengimpor mobil ke Indonesia dengan syarat mereka akan membangun pabrik di sini," katanya. 

Secara keseluruhan, Seto menyatakan bahwa kebijakan nikel telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur yang kurang berkembang di mana nikel ditemukan, serta menyediakan lapangan kerja dan pendapatan pajak.