Belakangan ini sempat terdengar kabar bahwa kampanye boleh dilaksanakan di lingkungan kampus. Berita ini pun ramai diperbincangkan karena menuai pro dan kontra di mata pengamat politik dan mahasiswa. Namun apa jadinya jika yang berkampanye adalah para calon Presiden Indonesia 2024 mendatang. Tentu hal tersebut bukanlah perkara sepele.
Kampanye merupakan suatu proses kegiatan komunikasi yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang terstruktur dalam kelembagaan dengan tujuan untuk menciptakan dampak dalam jangka waktu tertentu.
Pernyataan Ketua KPU RI
Hasyim Asyari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa kampanye politik Pemilu 2024 boleh dilaksanakan dilingkungan kampus atau perguruan tinggi, namun hanya terbatas pada bidang akademik, tidak lebih.
"Mengingkat rata-rata civitas kampus memiliki hak suara untuk memilih pada Pemilu, para civitas pun nantinya dapat mengkritik janji-janji kampanye yang disampaikan para peserta Pemilu secara langsung," jelasnya, Rabu (27/07/22) lalu saat ditemui.
Lebih lanjut, jika kampanye benar-benar akan dilaksanakan di kampus, maka peserta harus menaati batasan-batasan yang berlaku, seperti pemaparan visi misi secara jujur, adil, tidak bersifat menghasut demi kedudukan yang hendak dicapai. Seluruh civitas pendidikan dapat memilih sesuai keinginan tanpa ada iming-iming atau semacamnya.
Pendapat Mahasiswa
Seperti yang dijelaskan tadi, keputusan Ketua KPU RI tentang izin berkampanye di lingkungan kampus tidak sepenuhnya didukung. Sebagian mahasiswa menilai bahwa berkampanye dikampus adalah tindakan yang kurang etis.
"Walaupun dalam undang-undang yang dimaksud hanya penggunaan fasilitas umum untuk kampanye, hal semacam ini agaknya kurang etis. Tentu besar harapan pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan ini," ujar salah satu mahasiswa.
Meskipun secara jelas Ketua KPU RI memperbolehkan kampanye di lingkungan kampus dan menjamin integritas didalamnya. Sebagian mahasiswa masih tidak terlalu yakin akan hal tersebut, sebab kampanye politik Pemilu 2024, apalagi menyangkut pemilihan presiden bukanlah hal yang kecil.
Dimana jelas-jelas akan melibatkan banyak pihak yang berpengaruh dipemerintahan. Ditakutkan akan timbul situasi yang tidak kondusif dari pihak-pihak yang melakukan provokasi.
Di sisi lain, kampanye di lingkungan kampus juga memiliki manfaat apabila benar-benar bisa terlaksana secara kondusif dan aman, yaitu akan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang timbul dari diskusi peserta kampanye dengan mahasiswa mengenai politik Indonesia.
"Semua terserah pemerintah, kalaupun memang ada kegiatan kampanye di kampus, semoga saja lancar dan bisa jadi ruang diskusi bersama demi kepentingan bangsa dan negara," pendapat pro dari mahasiswa.
Dengan begitu para mahasiswa dapat mengukur sejauh mana visi misi dari setiap paslon ketika berkampanye untuk bisa diterapkan kedepannya, apakah realistis atau akan hanya jadi angan-angan.
Tidak hanya itu, dengan adanya kampanye politik di kampus, para dosen dan seluruh civitas dapat mengukur sejauh mana pemahaman dan pengetahuan setiap mahasiswa mengenai politik di Indonesia.
Sebab kita tahu bahwa mahasiswa identik dengan kegiatan demo yang melibatkan ratusan mahasiswa, bahkan ribuan sebagai bentuk protes dan kritik apabila ada kebijakan pemerintah yang dinilai kurang pas bagi masyarakat.
Semua akan terbuka jika diadakan diskusi terbuka yang melibatkan mahasiswa dan pemerintah, salah satunya lewat kampanye di kampus ini.
Terlepas jadi tidaknya aturan ini, semoga Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan kondusif, tidak ada kekacauan, atau pihak-pihak yang suka memprovokasi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
