Hal ini dikarenakan tarif yang dikenakan kepada golongan tersebut juga berbeda. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa lebih tepat sasaran karena si penerima subsidi sulit digantikan oleh penerima manfaat lain yang tidak semestinya. Tidak seperti BBM jenis Pertalite misalnya, yang bisa digunakan oleh golongan miskin dan kelas menengah dengan biaya yang sama, yaitu Rp 10.000.
Patut ditunggu, apakah wacana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi akan ditindaklanjuti dengan lebih serius atau cuma sekedar isapan jempol belaka.
Sudah saatnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota lebih berani dalam mengimplementasikan rencana dan gagasan-gagasan yang lebih menyentuh seluruh lapisan masyarakat, secara khusus masyarakat kelas menengah dan kelas bawah yang jumlahnya dominan. Porsi anggaran diharapkan lebih tepat sasaran, tidak hanya habis untuk belanja pegawai yang wujudnya tidak jelas.
Horas!
