"Ya gubernur tahu kok, makanya saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP Rp0. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi."
Ia menuding Gubernur Anies Baswedan mestinya bertanggung jawab dalam soal pengadaan lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019 di  Kecamatan Cipayung itu.
Sementara itu,
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihak penyidik tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperjelas konstruksi perkaranya. Katanya,
"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat, yang merasakan, kemudian yang mengetahui peristiwa ini. Kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin, nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil."
Mafia tanah model Triad Pemda -- DPRD -- BUMD kabarnya bukan sekali ini terjadinya, dan -- ini kabar buruknya -- bukan pula hanya di Jakarta. Walau ini hanya besifat kecurigaan belaka, namun kiranya perlu juga didalami lebih jauh oleh aparat yang berwenang.
Menyimak saling berbalas pantunnya Pemprov dengan DPRD di DKI Jakarta itu memang semakin jadi nampak komikal, walau sama sekali tidak lucu!
Misalnya, kata Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta):
"Saya nggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) anggaran yang diminta. Tapi saya enggak merasa (dikambing hitamkan) karena saya enggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang merasakan dosanya."
Hmm... Faktanya palu seorang Ketua DPRD itu sakti lho...
Menurut kabar burung, di tempat lain, sebelum palu itu diketok di meja ketua sidang, ada banyak bisik-bisik terjadi di belakangnya. Bisik-bisik soal apa?
