Fraksi PAN (9 kursi) lewat Zita Anjani malah menyatakan belum memikirkan soal wacana interpelasi ini. Dengan membelokkan isu ia mengatakan bahwa yang saat ini perlu disorot adalah hukum yang tebang pilih dari pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta. Juga soal buruknya komunikasi antar-pemerintah.
Fraksi Nasdem (7 kursi) jelas-jelas menolak interpelasi dan membela Anies. Kata ketua fraksinya Wibi Andrino, "Tidak (akan menggulirkan hak interpelasi)." Menurutnya, posisi Anies tak bersalah karena sudah melakukan imbauan bahkan telah memberikan sanksi denda administratif pada Rizieq sebesar Rp50 juta. "Kami memandang bahwa Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam pergub, sudah mengimbau, sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi?" ujarnya.
Fraksi Golkar (6 kursi) lewat Basri Baco dengan diplomatis mengatakan, "Golkar masih mengkaji apakah sudah pas kami mengajukan hak interpelasi." Entah sampai kapan pengkajiannya bakal tuntas.
Fraksi PKB-PPP (total 6 kursi) melalui Hasbiallah Ilyas bersikap, "Menurut Fraksi PKB belum perlu untuk mengajukan hak interpelasi karena belum mendesak."
Begitulah fakta politik di parlemen Jakarta seputar isu interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan yang diduga telah melanggar aturan PSBB dan protokol kesehatan yang ia bikin sendiri.
Nampaknya urusan anggaran (duit) jauh lebih penting ketimbang perilaku (kebijakan) Gubernur yang telah melanggar protokol kesehatan yang artinya membahayakan nyawa banyak orang.
Wakil rakyat Jakarta itu telah lepas tangan dan berkilah bahwa polisi telah memanggil Anies untuk ditanyai. Dan oleh karenanya itu dianggap sudah bukan urusan dan keprihatinan (concern) dari para wakil rakyat lagi, itu sudah jadi urusan polisi. Masalah sudah digeser.
Maka dengan demikian dalam wacana interpelasi ini akhirnya PSI ditinggal sendirian oleh partai lain. Pengelana yang sedang mengembara di belantara politik.
"Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber." -- Plato.
21/11/2020
*Andre Vincent Wenas*, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
