Paslon itu pun pasti juga akan senang, sama senangnya dengan Puan (PDIP) yang bisa berkolaborasi dengan paslon yang memang kuat di daerah Sumbar itu.
Itu saja.
Sekarang fakta politiknya adalah pernyataan Puan itu dipersoalkan oleh kalangan luas di Sumbar, akibatnya rekom PDIP dikembalikan oleh Paslon Mulyadi dan Ali Mukhni.
Berdasarkan fakta politik itu, apa yang mau diperbuat? Mau rekonsilisasi, atau bersikeras dengan justifikasi (upaya pembenaran)?
Para petugas partai masih bersikeras bahwa Puan tidak salah dan tidak perlu minta maaf. Ya boleh-boleh saja. Kita pahami memang begitulah 'job-des' petugas partai. Dan itu tidak jadi soal buat masyarakat Sumbar atau mereka yang ada di luar struktur partai (PDIP). Tidak ada hukum positif yang dilanggar. Bebas saja, terserah.
Konsekuensinya khan hanya untuk PDIP sendiri dalam konteks sosial politik di wilayah Sumatera Barat nanti, saat voters dibutuhkan pada pemilu (pileg, pilpres, pilkada, atau mungkin juga pilkades).
Lanjutkan saja, masing-masing punya perhitungan politiknya sendiri.
Sementara itu, masyarakat Sumatera Barat bersama seluruh rakyat Indonesia di semua propinsi akan terus berjuang melawan musuh sejati Pancasila, musuh kita bersama:
Yaitu paham radikalisme, separatisme, sektarianisme (primoridialisme sempit) dan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau Politik Dinasti), yang sedang terjadi di seluruh daerah.
Merdeka!
09/09/2020
