Kita juga tidak bermaksud meragukan kecerdasan sejarah maupun motif kekesalannya lantaran kekalahan PDIP yang juga menyejarah di Sumbar.
Di sini kita tidak pula bermaksud menyoroti bukti-bukti historis bahwa betapa Pancasilaisnya masyarakat Sumbar. Hal itu sudah panjang lebar dijabarkan banyak pihak, lengkap dengan cerita kontribusi tokoh-tokohnya (Hatta, Sjahrir, H.Agus Salim, Tan Malaka, dll). Bahkan ada yang sampai perlu menjabarkan detail genealogy Puan Maharani sendiri yang berdarah Minang.
Kita juga tidak bermaksud menyoroti tuduhan betapa sudah meluasnya paham radikalisme di wilayah Sumbar. Sampai-sampai Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (dari PKS) sampai pernah menyurati Menkominfo yang meminta agar aplikasi Injil berbahasa Minang dihapus.
Betul bahwa paham radikalisme, separatisme dan primordialistik (SARA) adalah musuh Pancasila. Sama seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang juga musuh abadi dari Pancasila. Walau faktanya, fenomena radikalisme serta KKN ini ada terjadi di seluruh propinsi tanpa terkecuali.
Masih ingat khan kampanye ayat-mayat di DKI Jakarta? Lalu peristiwa Karimun sampai tragedi Ahmadiyah. Juga praktek kolusi dan nepotisme (politik dinasti) serta korupsi berjamaah di banyak sekali provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Bukankah itu semua masih marak dilakukan tanpa rasa malu. Siapa pelakunya? Ya semua partai! Dan di semua daerah!
Jadi apa dong yang mau dibahas?
Kita hanya mau fokus pada persoalan (pertanyaan) yang sederhana saja. Berangkat dari fakta politik yang terjadi.
Begini pertanyaan atas fakta politik yang terjadi:
Apakah kalau Puan Maharani tidak mempersoalkan ke-Pancasila-an masyarakat Sumbar lalu pasangan cagub/cawagub Mulyadi dan Ali Mukhni akan mengembalikan rekomendasi dari PDIP?
Terhadap pertanyaan ini, kita bolehlah berasumsi: Tentu rekom itu tidak akan dikembalikan. Karena memang tidak ada yang dipersoalkan.
