Mohon tunggu...
Andre Vincent Wenas
Andre Vincent Wenas Mohon Tunggu... Konsultan - Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pelintas Alam | Kolomnis | Ekonomi | Politik | Filsafat | Kuliner

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Zona Integritas KPU, Soal Akuntabilitas dan Transparansi

16 Juni 2020   22:30 Diperbarui: 17 Juni 2020   09:25 899
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Inisiatif perbaikan (improvement) seperti ini terbukti juga telah merestorasi kredibilitas keuangan pemkot La Paz, Bolivia saat itu. Sehingga Bank Dunia dan Inter-American Development Bank sampai bersedia memberi dana pinjaman kepada lembaga-lembaga pemerintahan Bolivia, padahal sebelumnya kedua institusi keuangan dunia itu sangat curiga dengan reputasi buruk pemerintahan kota La Paz.

Model 'zona-integritas' ini seperti membuat pulau-pulau di mana para penghuninya sungguh-sungguh menerapkan good-government practices. Sektor-sektor tertentu dari birokrasi pemerintahan yang (sengaja dipilih dan dikelola agar) betul-betul bersih dari KKN dan sungguh berorientasi pelayanan publik secara total.

Diharapkan islands of integrity ini akan membawa angin segar pembaharuan sepada segenap aparatus pemerintahan di seluruh sistem birokrasi. Menularkan praktek terbaik (best practices) dari internal organisasi yang direkayasa sebagai proyek percontohan. Begitulah idenya.

Kita tentu mendukung penuh inisiatif KPU dengan program 'zona-integritas'nya. Dengan pertimbangan bahwa perkara korupsi dan kolusi ini memang sulit dan sudah berkarat, mendarah-daging dalam tubuh birokrasi. Khususnya di lembaga KPU dengan bertumpuknya kasus penyimpangan yang terjadi.

Padahal kita percaya bahwa KPU adalah lembaga penjaga utama proses demokrasi yang jurdil-luber (jujur-adil dan langsung-umum-bebas-rahasia). 

Proses partisipasi politik demokrasi para warga negara yang bersifat deliberatif. Politik yang cerdas dan hakekatnya mulia, demi terselenggaranya kontestasi calon pemimpin bangsa yang visioner, cerdas dan altruis.

Semoga saja program ini berjalan dalam kesejatian, bukan cuma program pura-pura. Sehingga dalam waktu tak lama lagi, yaitu dalam pilkada serentak (2020) dan pemilu (pilpres-pileg) 2024 sudah tidak ada lagi praktek politik uang. Transaksi murahan yang hanya mencederai serta menyabot suara Tuhan, vox populi vox dei.

Akhirnya kita semakin yakin, bahwa membangun zona integritas di KPU maupun di lembaga pemerintahan lainnya adalah soal akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan soal transparansi. Tak ada yang ditutupi, tak ada dagang sapi di belakang layar.

Integritas adalah keselarasan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan (dipraktekkan).

Insyaallah.

16/06/2020
*Andreas Vincent Wenas*, Sekjen 'Kawal Indonesia' -- Komunitas Anak Bangsa
Sumber: [1] [2] [3]

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun