Bahwa ada rasa kekecewaan masyarakat terhadap kinerja tim pembantu presiden saat ini, sudah bukan rahasia. Bahkan beberapa survei atau jajak pendapat tentang kinerja kabinet pun sudah pernah ada yang melakukannya. Kinerja kabinet itu adalah hal yang terbuka, publik bisa dan berhak menilai, dari berbagai sudut pandangnya masing-masing.
Dan itu bukan juga sesuatu yang tabu, biasa-biasa saja. Namun toh tetap saja bahwa formasi kabinet adalah hak prerogatifnya presiden, sebagai pemegang mandat rakyat. Maka hak ini melekat pada Presiden Jokowi, kita semua mesti sungguh menghormati itu.
Sementara itu, kepekaan terhadap suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat luas atas kinerja sejumlah menteri dalam menangani pandemi ini sangat diperlukan. Tidak bisa abai (ignorance).
Kalau ada yang bertanya, lalu menurut Dara Nasution (PSI) siapa saja yang tidak perform dan perlu diganti? Ini bukan pertanyaan yang etis untuk dijawab oleh seorang Dara Nasution yang jubir PSI itu. Kenapa?
Karena kinerja masing-masing menteri itu diketahui dan difahami luar-dalam oleh Presiden Jokowi lewat berbagai sessions pertemuan dengan para pembantunya itu (coaching and counselling sessions), ratas (rapat terbatas), rapat kabinet rutin, dan penilaian hasil (kinerja) objektif dari kementeriannya masing-masing menurut pandangan presiden sendiri.
Presiden Jokowi lah yang tahu bahwa ada menteri yang sedang pontang-panting membereskan birokrasi acak-adut di beberapa kementerian, ada yang sedang pasang badan melawan tentakel para mafia ekonomi di departemennya, dan berbagai romantika dunia persilatan administrasi pemerintahan.
Maka, bagaimana jika pertanyaannya dibalik dan ditujukan kepada masing-masing parpol tentang kader-kadernya yang duduk di kabinet. Prestasi apa saja yang telah mereka (para kader) ini perbuat selama setengah tahun terakhir? Supaya mereka punya semacam 'legitimasi' publik untuk terus membantu presiden.
Misalnya, apakah instrumen pemberantasan korupsi makin hebat atau makin memble? Apakah sistem perdagangan dalam ekonomi kerakyatan semakin kuat struktur pasarnya? Apakah kasus-kasus di pengadilan yang mangkrak bertahun-tahun sudah banyak yang beres? Apakah mafia tanah dan mafia-migas serta mafia ekonomi lainnya sudah diberantas? Apakah para DPO sudah ditangkap? Apakah dana-dana gelap yang diparkir di Swiss, Panama Papers, Paradise Papers, dan lain-lain sudah diperjuangkan oleh para pimpinan parpol dan kadernya untuk direpatriasi? Dsb.
Banyak kok pertanyaan penting yang bisa dibantu jawab atau malah dibantu penyelesaiannya oleh para petinggi parpol, apalagi yang punya kader yang sedang duduk di kabinet.
Dengan begitu parpol bisa sedikit banyak membantu presiden menyegarkan kembali formasi kabinetnya. Agar mereka bisa sungguh-sungguh jadi pembantu presiden yang integer, bebas dari bayang-bayang korupsi, betul-betul kompeten, berwawasan kebangsaan dan bersemangat maju
Jangan lupa, menteri adalah pembantu presiden, dan presiden bukanlah petugas partai, ia petugas rakyat. Tugasnya membela kepentingan rakyat banyak. Bukan kepentingannya nenek loe!
