Inti soalnya, kita tidak alergi terhadap isu reshuffle kabinet. Itu soal yang biasa dalam manajemen dan kepemimpinan. Apalagi di tataran negara. Tanggung jawab terakhir tetaplah ada di tangan sang presiden.
Tugas dan kepentingan ideal partai politik adalah menghantarkan putra terbaik bangsa menjadi pemimpin negeri ini.
Untuk memimpin seluruh rakyat menuju Masyarakat Adil Makmur, yaitu menjadi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, sejahtera, maju, beradab, percaya diri, berperikemanusiaan, pasca menyeberangi jembatan emas proklamasi kemerdekaan dulu.
Tentu wajar-wajar saja jika partai politik ikut berkontribusi untuk 'menyumbangkan' kader-kader terbaiknya sebagai bagian dari formasi tim pembantu presiden. Itu tidak dipungkiri. Sama seperti tidak bisa dipungkiri pula bahwa hak prerogatif presidenlah yang menjadi penentu akhir siapa-siapa yang akan dipilihnya.
Sekarang sudah lebih dari setengah tahun kabinet Jokowi periode kedua ini berkiprah. Evaluasi kinerja semesteran pasti sudah dilakukan oleh sang presiden.
Di tengah kemelut pandemi Covid-19 ini tambah jelas lagi mana-mana saja pembantu presiden yang sigap lincah dan cerdas dalam kerja sama tim untuk mendukung visi presiden. Itu jelas.
Setelah pada semester awal ini Presiden Joko Widodo 'memberi kesempatan' alias 'mengakomodir' kepentingan partai-politik untuk mendudukan kader-kadernya atau 'orang yang dianggap' sebagai kadernya untuk jadi menteri, maka sudah cukup waktunya untuk sekarang memberi keleluasaan sepenuh-penuhnya bagi presiden menentukan sendiri (sesuai dengan hak prerogatifnya) siapa-siapa saja yang bisa terus, dan siapa saja yang mesti masuk kotak.
Publik juga bisa menilai, partai-partai mana yang sewot dengan isu reshuffle kabinet, dan partai mana yang cerdas memberi masukan tulus demi efektivitas kerja presiden dan timnya.
Seperti pernah diingatkan oleh Prof.Franz Magnis-Suseno dulu,
"Masih banyak sekali hal yang selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi belum berhasil ditangani seluruhnya. Jumlah orang miskin dan hampir miskin masih terlalu besar, keadilan sosial masih jauh dari harapan, pertumbuhan ekonomi sedang-sedang saja, pembangunan infrastruktur sebagian besar masih dalam proses, dan sejumlah BUMN kunci dalam tekanan."
Apalagi sekarang ada tekanan besar yang sifatnya mondial (mendunia), pandemi Covid-19. Semua tantangan ini hanya akan dapat ditangani Presiden Jokowi apabila ia punya tangan bebas untuk mengangkat para pembantunya yang sungguh berkualitas:
