Berteori Itu Tindakan Intelektual dan Kebijakan adalah Tindakan Sosial

*Berteori itu Tindakan Intelektual dan Kebijakan adalah Tindakan Sosial*

Oleh: *Andre Vincent Wenas*

Kata 'teori' itu berasal dari bahasa Yunani 'theorein' yang maknanya 'to look at' (melihat/memandang kepada). Sering pula dipadankan dengan kata 'konsep' (concept, Latin: conceptus, dari concipio yang maknanya 'to take in', memasukan, 'conceive', memahami, understand, grasp, comprehend).

Jadi teori itu adalah gambaran di kepala yang diperoleh dari hasil melihat dan mengambil sesuatu yang ada di kenyataan. Suatu proses abstraksi, yang artinya juga proses intelek. Maka kerja intelektual adalah berteori, memandang kenyataan apa adanya, tanpa manipulasi.

Berteori itu bukan berarti melamun dan tidak bertindak. Berteori adalah TINDAKAN intelektual. Diperlukan sikap yang tepat dalam melihat (to look at) kenyataan (realitas). Sikap jujur dan berani. Jujur dalam melihat realitas dan berani menerima fakta apa adanya. Itulah intelektual sejati.

Kalau sudah tidak jujur melihat realitas dan tidak berani menerima fakta, dalam khazanah kecendekiaan kerap disebut ia sudah menggadaikan kecendekiawanannya. Atau jadi semacam pelacur intelektual.

Kadangkala kita mendengar orang bilang, "Jangan cuma berteori, bertindak dong!" Biasanya statement seperti ini diutarakan oleh 'man on the street', bukan oleh mereka yang cendekia.

Berteori adalah tindakan intelektual, yang berguna untuk mengarahkan tindakan sosial. Tanpa teori, kerja menjadi asal kerja, tanpa arahan. Maka strategi adalah juga suatu teori bertindak.

Teori dan realitas (kenyataan) itu tidak terlepas satu sama lain. Lantaran teori itu adalah soal memandang realitas dalam pikiran (benak) kita. Berteori adalah mengabstraksi/ menafsir realitas. Ada operasi hermeneutika disitu. Maka daya abstraksi disebut juga sebagai kompetensi utama seorang intelektual.

Dalam keseharian tentu mesti dibedakan antara 'berteori' dengan apa yang disebut dengan 'omong doang'. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks politik praktis, atau membicarakan kerja pemerintahan misalnya.

Kerja seorang pemimpin pada galibnya adalah merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Kemudian mengelola (me-manage) operasionalisasi dari kebijakannya.

Ada banyak politisi (pejabat) yang cuma 'omong doang' tanpa 'kerja nyata' lantaran memang tidak mampu kerja. Itu sama saja dengan membual, 'pembohongan publik' istilah populernya.

Bahkan Napoleon Bonaparte saking kesalnya sampai mengucapkan sarkasme, "In politics stupidity is not a handicap." Atau pengakuan ala Nikita Khrushchev, "Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river."

Ini tentu maksudnya berbeda dengan berteori (berpikir) berdasarkan realitas (kenyataan) dan mewujudkannya dalam kebijakan praktis. Dalam praktek pemerintahan, memutuskan suatu kebijakan adalah juga suatu TINDAKAN sosial. Itu jelas.

Untuk menjelaskan, kita coba pinjam teori tindakan sosial dari Max Weber. Menurutnya, suatu tindakan hanya dapat dibilang sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan sekaligus berorientasi pada orang lain.

Kalau kita sekedar menyanyi di kamar mandi untuk hiburan sendiri misalnya, itu bukan tindakan sosial. Tapi manakala tindakan menyanyi kita itu dimaksudkan untuk menarik perhatian orang lain, barulah itu terbilang sebagai tindakan sosial.

Max Weber membedakan 4 tipe rasionalitas dalam suatu tindakan sosial.

Pertama, tindakan rasionalitas instrumental (berorientasi tujuan). Ini tindakan dengan perhitungan rasional demi mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seperti orang les piano agar pintar main piano. Pengusaha itu menyeponsori politisi anu supaya nanti dapat proyek.

Kedua, tindakan rasionalitas nilai (value-rational action). Suatu tindakan yang didasari pertimbangan nilai etis, estetis, religius. Misalnya menghormati mereka yang lebih tua, membimbing yang lebih muda, demi kepentingan bangsa, mematuhi pemuka agama, demi keadilan sosial, dll.

Ketiga, tindakan afektif. Ini suatu tindakan yang lebih berdasar  emosi/perasaan. Misalnya orang yang sedang jatuh cinta akan melakukan apa saja demi cintanya.

Keempat, tindakan tradisional. Tindakan berdasar kebiasaan turun-temurun atau kelaziman di suatu komunitas. Misalnya tradisi mudik sewaktu lebaran.

Suatu tindakan sosial itu bisa dimengerti lewat penafsiran (hermeneutika) dan karenanya butuh proses pemahaman mendalam (verstehen). Kalau kita hanya meneliti perilakunya saja, tak bakal bisa mengungkap makna subyektif yang diarahkan pada yang lain itu.

Kalau kita menerapkan teori tindakan sosial ini untuk meneropong kerja pemerintahan, maka jelaslah bahwa suatu kebijakan itu diambil berdasarkan pandangan (penglihatan, to look at) terhadap realitas masyarakat. Dan itu adalah suatu kegiatan berteori (memandang, mengambil, memasukkan) kenyataan ke dalam benak (abstraksi).

Dan dari tindakan intelektual itu turun ke bumi dalam ujud kebijakan yang bukan untuk dirinya sendiri. Maka suatu keputusan/kebijakan adalah suatu TINDAKAN sosial.

Kita juga percaya, bahwa pemerintahan sekarang tidak cuma 'omong doang'. Tapi berbuat, praktis, yang wujudnya suatu keputusan politik, kebijakan realokasi anggaran misalnya.

Kebijakan/tindakan sosial ini bisa saja diambil berdasar rasionalitas instrumental (sebagai alat) yang bertujuan menolong rakyat (juga rasionalitas etis) demi kepentingan bangsa.

Mungkin juga ada afeksi cinta pemimpin terhadap rakyatnya. Terutama pada mereka yang kecil, miskin dan terbelakang secara ekonomi.

Jadi sebagai intelektual dan pemimpin mestilah berteori, berpikir menafsirkan realitas. Supaya bisa merumuskan kebijakan yang tepat. Jangan cuma 'omong-doang' tanpa mampu dan berani bertindak cerdas, etis dan jujur.

"Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play." -- Immanuel Kant.

02/05/2020

*Andreas Vincent Wenas*, Sekjen 'Kawal Indonesia' -- Komunitas Anak Bangsa

Dokumentasi pribadi