*Avatar yang Kehujanan*
Oleh: *Andre Vincent Wenas*
Diminta oleh Anies untuk kendalikan (bahkan menangkap) air hujan di hulu supaya tidak banjir di hilir. Bupati Bogor menjawab: "Saya bukan Avatar!" Lalu ramai.
Di minggu awal Januari ini Bupati Bogor Ade Yasin nampaknya agak naik pitam lantaran daerahnya dituding Anies sebagai penyebab banjir besar di Jakarta. Persoalannya di hulu, di selatan, begitu kira-kira tuduhannya. Hulu atau selatan itu maksudnya Kabupaten Bogor.
"Mengendalikan air di Kabupaten Bogor, bagaimana maksudnya, saya bukan Avatar!," lontar Bu Ade Yasin ketus. Ia mengaku sudah berupaya menormalisasi sampah di kawasan kali Ciliwung, namun untuk mengendalikan arus volume air sungai Ciliwung memang bukanlah wewenang Pemkab Bogor.
Tandasnya lebih lanjut, "Disini tidak perlu saling menyalahkan ya, karena kalau saya harus membela diri ya saya juga bisa, karena kita adanya di atas (Puncak Bogor).Â
Tapi kan gak bisa begitu juga dalam kondisi seperti ini kita harus saling legowo, tidak harus saling menyalahkan. Sama dengan Bekasi, kan aliran Cikeas dan Cileungsi ke Bekasi, tetapi Walikota Bekasi tidak menyalahkan, kami malah kita kontak-kontakan untuk saling membantu!" Jangan saling lempar tanggung-jawablah intinya.
Avatar.
Istilah Avatar berasal dari budaya hinduisme atau bahasa Sansekerta, Awatara, artinya inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa, maupun manifestasi dari Tuhan YME. Jadi, Avatar adalah Tuhan atau manifestasinya yang turun ke bumi dalam bentuk keduniawian. Misi Avatar adalah demi menyelamatkan dunia dari kejahatan dan kehancuran. Untuk Menegakkan dharma, dan menyelamatkan mereka yang melaksanakan dharma kebenaran.
Dalam perkembangan lebih lanjut akhirnya LIPI menegaskan bahwa Bogor bukanlah penyebab utama banjir di Jakarta.
"Hujan ekstrim di hilir merupakan faktor utama terjadinya banjir di Jakarta," begitu keterangan dari M.Fakhrudin seorang peneliti Limnologi dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Tambah lagi perubahan alih fungsi lahan yang berlangsung cepat menyebabkan kemampuan daya resap sistem DAS (Daerah Aliran Sungai) di Jabodetabek terhadap air hujan menjadi menurun.
Fakhrudin juga menambahkan, "Hal ini menyebabkan proporsi jumlah air hujan yang dikonversi langsung menjadi aliran permukaan atau direct run-off akan cenderung terus meningkat." Seperti dilaporkan CNN Indonesia Rabu, 8 Jan 2020.
Begitu penjelasan ilmiah dari LIPI. Hujan ekstrim di hilir (Jakarta) dan perubahan alih fungsi lahan. Kedua soal ini mestinya mendapat perhatian antisipatif dari pemerintah (pusat maupun daerah).
Belajar dari pengalaman administrasi kota Jakarta terdahulu, solusi persoalannya tidaklah terlalu rumit sebenarnya. Bersihkan sampah dan normalisasikan kembali bantaran sungai yang selama ini tidak normal!
Tempat dimana air mengalir mesti dilancarkan. Program bersih-bersih sampah di sungai, saluran air (got, gorong-gorong), bendungan, pintu-pintu air dan jalanan. Pasukan warna-warni (oranye, biru, ungu, merah, dll) mesti optimal difungsikan, kalau mereka masih ada.
Kali atau sungai yang bantarannya dijarah pemukiman liar sehingga aliran airnya jadi tidak normal ya mesti dinormalisasikan kembali. Bagian-bagian pinggir sungai yang rawan longsor dan berpotensi meluap airnya saat hujan ekstrim mesti dibetonisasi ya lakukan betonisasi. Buat juga semacam tanggul beton untuk daerah yang rawan luber air sungainya.
Sehingga kalaupun terjadi curah hujan yang ekstrim, air itu akan relatif cepat mengalir (dialirkan) ke laut. Ya ke laut!
Kita semua memang bukan Avatar alias juru-selamat umat manusia secara keseluruhan. Namun kita adalah avatar-kecil di area kita, di lingkungan pengaruh kita masing-masing. We do our best and let God do the rest, kata orang Betawi yang lagi kursus di LIA.
Ibarat Avatar-kecil yang lagi kehujanan, bukan lalu menuding air hujan yang sedang mengantri dari hulu ke hilir. Tapi di area masing-masing kerjakanlah apa yang ada dalam wewenang dan jadi tanggung-jawabnya. Misalnya di skala rumah pompa, pastikan ia berfungsi baik dan tidak kehilangan minyak solarnya lantaran dijual oleh oknum.
Di pundak para pemimpin (dan pejabat) terletak tanggung jawab sosial yang besar sekali. Noblesse oblige! Semakin tinggi kedudukan sosialnya, semakin besar obligasi (kewajiban) terhadap masyarakatnya.
Yang jelas, mengatasi soal banjir di hilir bukanlah dengan menuding yang di hulu. Tidak lepas tangan, tapi turun tangan. Bukan dengan melempar tanggung-jawab, tapi dengan mengambil tanggung-jawab.
Narasinya sih sebetulnya simpel saja, namun ya mesti dikerjakan!
Kerja, kerja, kerja!
08/01/2020
*Andre Vincent Wenas*, Sekjen *Kawal Indonesia* - Komunitas Anak Bangsa
