Kekacauan informasi
a. Legalisasi KK
Disdukcapil Depok sempat kewalahan, akibat banyaknya masyarakat yang akan melegalisasi KK. Hal ini karena banyak yang terhasut info hoax bahwa KK harus dilegalisasi sebagai dokumen PPDB.
b. Siapa cepat, dia dapat
Mengenai isu bahwa siapa yang mendaftar awal akan diutamakan, disebutkan sebagai berita hoax oleh panitia PPDB, namun hal itu ternyata tidak sepenuhnya hoax, karena di Juknis 422.1/9121-set.disdik, mengenai seleksi PPDB SMA , seleksi jalur zonasi berbasis jarak, ketentuan no. 5 disebutkan "Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal".
c. Quota di Pilihan kedua dan ketiga
Banyak orang tua bertanya "Bagaimana jika calon peserta didik tidak lolos di sekolah pilihan pertama? Apakah harus daftar lagi di sekolah pilihan kedua? dan sesuai dengan FAQ di web disdik jabar, penjelasannya adalah ; "Tidak perlu mendaftar di pilihan sekolah berikutnya. Sistem akan otomatis berpindah pada pemeringkatan di sekolah pilihan kedua, begitu pula pada pilihan ketiga". Namun ada panitia PPDB di beberapa SMAN ternyata menjawab "diterima jika ada kuota di pilihan kedua". Tampaknya mereka rancu dengan redaksional seleksi di juknis :"Jika tidak lolos pada seleksi di pilihan ke dua, seleksi selanjutnya dilakukan untuk penyaluran di pilihan ke tiga jika kuota di pilihan tiga masih tersedia". Padahal itu untuk pilihan ketiga.
d. Opsi pilihan ketiga
Kebanyakan peserta PPDB memilih pilihan ketiga dengan sekolah di luar zona. Padahal itu hanya berlaku untuk jalur zonasi. Jika jalur prestasi maka dapat memilih zona yang sama semuanya. Kemudian masalah di luar zona, ternyata sudah ada perubahan aturan mengenai zona, yaitu di Pergub Jawa Barat no. 25 tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019.
![dok. dinas pendidikan](https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/07/03/pergub-25-jpg-5d1c6f910d82306bf3352734.jpg?t=o&v=555)
Pengumuman Seleksi PPDB