Pemerintahan Habibie juga berusaha memperbaiki sistem perbankan yang terpuruk, yang merupakan hasil langsung dari krisis keuangan Asia. Berbagai langkah untuk menstabilkan sektor keuangan termasuk restrukturisasi utang, penguatan regulasi dan pengawasan perbankan, dan peningkatan transparansi dalam sistem perbankan. Namun, implementasi berbagai kebijakan ini sering kali dihambat oleh kepentingan politik dan konflik kepentingan antara berbagai pihak.
Selain itu, pemerintahan Habibie berusaha menjaga stabilitas mata uang Rupiah dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Namun, upaya ini sering kali terhalang oleh fluktuasi pasar keuangan internasional dan ketidakpastian politik yang terus berlanjut. Pemerintahan Habibie dihadapkan pada dilema yang kompleks antara memenuhi tuntutan lembaga keuangan internasional untuk mendapatkan bantuan finansial dan merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Setelah melewati periode yang dipengaruhi oleh persyaratan IMF, pemerintah Indonesia mulai mengambil berbagai langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada IMF. Salah satu langkah yang signifikan adalah pengurangan ketergantungan pada pinjaman dari IMF. Pada tahun 2003, Indonesia secara resmi mengakhiri program stand-by arrangement (SBA) dengan IMF, hal ini menandai akhir dari keterlibatan langsung IMF dalam pengelolaan kebijakan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan ekonomi di mana pemerintahannya memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk mengelola kebijakan ekonomi secara mandiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Indonesia merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih independen dan berorientasi pada kepentingan domestik.
Salah satu kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan peran dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menarik Foreign Direct Invesment (FDI) ke Indonesia. Pemerintah mulai berfokus pada promosi investasi domestik dan menarik FDI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diversifikasi industri, dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengambil berbagai langkah untuk memperkuat sektor riil ekonomi, termasuk industri manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Hal ini melibatkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah juga aktif dalam memperkuat kerja sama regional dan bilateral dalam perdagangan dan investasi. Hal ini dapat dilihat dari negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan mengembangkan kemitraan ekonomi dengan berbagai negara lain dalam kawasan Asia Pasifik. Berbagai kebijakan ini bertujuan untuk membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia dan meningkatkan investasi asing serta kerja sama teknis.
Namun, meskipun berbagai kebijakan bersifat lebih independen, Indonesia tetap terhubung dengan jaringan ekonomi global dan masih bergantung pada dukungan finansial dan teknis dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini tetap penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia, dan reformasi struktural yang lebih luas di Indonesia.
