Merkantilisme Dalam Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik Internasional menganalisis lebih dalam untuk memahami dukungan dan penolakan dari berbagai kelompok terhadap suatu kebijakan politik, sekaligus menganalisis bagaimana individu dapat meningkatkan fungsionalitas melalui partisipasi dalam aktivitas politik. Minat, ide, dan institusi menjadi kunci utama untuk membentuk perilaku politik dalam konteks ekonomi. Namun, ada kelompok dan individu yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memengaruhi kebijakan sesuai dengan kepentingan tertentu. 

Mekanisme tata kelola, seperti rezim, diperkenalkan sebagai bagian dari integral dalam mengelola interaksi kompleks antara politik dan ekonomi di tingkat global. Hal ini dianalisis dengan berbagai pendekatan dalam Ekonomi Politik Internasional, termasuk Merkantilisme, Kapitalisme, dan Marxisme. Penjabaran yang berfokus pada Merkantilisme memberikan gambaran tentang teori ekonomi yang menekankan keberlanjutan diri melalui neraca perdagangan yang menguntungkan.

Dalam era globalisasi dan dinamika kompleks ekonomi politik, pemahaman mendalam tentang teori ekonomi klasik menjadi krusial. Salah satu teori yang memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan ekonomi di berbagai negara adalah merkantilisme. Merkantilisme, sebagai teori ekonomi yang pertama kali muncul pada abad ke-16, memiliki dampak signifikan pada perkembangan ekonomi politik di masa lalu.

Dalam sejarah, Merkantilisme muncul sebagai respons terhadap keadaan politik dan ekonomi di Eropa pada masa Renaisans. Pada masa itu, berbagai negara Eropa bersaing untuk memperoleh kekayaan dan kekuatan. Karena hal tersebut, muncullah teori Merkantilisme yang menekankan akumulasi kekayaan nasional melalui perdagangan ekspor yang lebih besar daripada impor. Berbagai prinsip ini membentuk dasar bagi kebijakan ekonomi di banyak negara dan memengaruhi kondisi ekonomi pada periode tersebut.

Merkantilisme bukan hanya sekadar teori ekonomi, namun juga menciptakan sebuah landasan untuk peran negara dalam mengelola ekonomi. Pada masa lalu, kebijakan ekonomi lebih sering dipandang sebagai alat untuk memperkuat kekuatan nasional. Penekanan pada pembatasan impor dan peningkatan ekspor menjadi strategi utama untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Berbagai negara merkantilis menerapkan berbagai kebijakan, seperti subsidi industri, monopoli perdagangan, dan penggunaan berbagai alat proteksionis untuk melindungi ekonomi nasional negaranya.

Dalam menggali akar sejarah merkantilisme,hal itu tidak hanya terlihat pada aspek ekonominya. Merkantilisme membentuk fondasi sistem politik dan militer di berbagai negara Eropa. Berbagai negara yang menganut merkantilisme memiliki kecenderungan untuk membangun kekuatan militer dan koloni untuk mendukung ekspansi perdagangan mereka. Aspek militer dan kolonialisme menjadi integral dalam pelaksanaan kebijakan merkantilis.

Berbagai prinsip merkantilisme sangat berbeda dengan konsep ekonomi liberal yang muncul setelahnya. Merkantilisme memandang ekonomi sebagai permainan zero-sum, di mana kesejahteraan satu negara harus dicapai melalui eksploitasi ekonomi negara lain. Prinsip ini menciptakan pandangan bahwa kekayaan dan kekuatan adalah sumber daya terbatas, dan satu negara hanya bisa mendapatkan keuntungan jika yang lain merugi.

Prinsip merkantilisme menciptakan atmosfer persaingan sengit di antara berbagai negara Eropa pada masa lalu. Setiap negara harus berusaha untuk mempertahankan surplus perdagangan dan mengakumulasi sebanyak mungkin cadangan emas dan perak. Kebijakan proteksionis dan regulasi perdagangan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk ekonomi nasional, bahkan jika hal itu dapat mengorbankan kerjasama internasional.

Dampak prinsip merkantilisme dapat dilihat dalam berbagai kebijakan proteksionis yang diadopsi oleh berbagai negara merkantilis. Mereka menggunakan berbagai instrumen, seperti tarif impor, subsisd pelabuhan, dan monopoli perdagangan, untuk melindungi industri dalam negeri dan menciptakan keunggulan kompetitif. Pandangan bahwa ekspor lebih baik daripada impor menjadi landasan dari kebijakan ekonomi merkantilis.

Berbagai kebijakan merkantilis dapat di masa lalu dapat dilihat melalui contoh konkret. Hal ini dapat dilihat dari Inggris pada abad ke-17 yang menerapkan serangkaian tindakan proteksionis, seperti Navigation Acts (1650s and 1660s). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengamankan monopoli perdagangan Inggris atas koloni Amerika dan memastikan bahwa ekspor berbagai produk kolonial hanya dilakukan melalui pelabuhan Inggris.

Selain itu, kebijakan Salutary Neglect yang diadopsi oleh Inggris pada paruh kedua abad ke-17 menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan ekonomi koloni Amerika. Meskipun secara resmi melibatkan kontrol yang lebih lemah dari pihak Inggris terhadap koloninya, namun kebijakan ini sebenarnya memberikan kebebasan yang lebih besar bagi koloni untuk mengembangkan perdagangan dan industri mereka sendiri.

Merkantilisme memiliki dampak yang kompleks pada berbagai negara yang mengadopsinya. Beberapa efek positif yang dapat dilihat adalah jaminan terhadap pasar untuk produk dalam negeri, perlindungan terhadap persaingan asing, dan kebijakan yang mendukung industrialisasi. Selain itu, merkantilisme mampu memberikan stabilitas ekonomi pada tahap awal perkembangannya.

Namun, di sisi lain, kebijakan proteksionis merkantilisme juga membawa sejumlah dampak negatif. Pembatasan perdagangan dapat membatasi kebebasan ekonomi, menyebabkan kekurangan produk tertentu, dan membatasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pandangan bahwa perdagangan internasional adalah zero-sum game telah terbukti tidak berkelanjutan dan memberikan tekanan pada hubungan internasional.

Meskipun merkantilisme dianggap sebagai teori ekonomi yang kuno, ada peningkatan pelaksanaan kebijakan merkantilis pada masa modern. Hal ini sering disebut sebagai neomerkantilisme. Berbagai negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, cenderung mengadopsi kebijakan proteksionis untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri mereka.

Contoh modern dari kebijakan neomerkantilis melibatkan pengenaan tarif impor, subsisd pelabuhan, dan restriksi perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional. Konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan gejala ini, di mana kedua negara menerapkan kebijakan proteksionis untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka masing-masing.Dalam hal ini, dapat disimpulkan bagaimana sebuah kebijakan ekonomi dapat menjadi alat politik dan bagaimana dampaknya ketika melibatkan berbagai kepentingan.

Dalam kompleksnya ekonomi politik global, pemahaman tentang perilaku politik, ideologi, dan kebijakan membentuk dasar bagi pemahaman perubahan dan dinamika dalam interaksi antara politik dan ekonomi. Pemahaman ini relevan di tingkat nasional maupun internasional, dengan mempertimbangkan dinamika Ekonomi Politik Internasional  dan hubungan antar negara.

Konsep-konsep kunci, seperti minat, ideologi, dan institusi, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku politik. Pengaruh minat individu dan kelompok masyarakat terhadap kebijakan membentuk dasar analisis. Ideologi, meskipun sering diabaikan, memberikan panduan moral dan nilai yang membimbing tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, institusi, yang mencakup aturan politik dan konstitusi, memainkan peran yang krusial dalam membentuk struktur insentif dan batasan bagi individu dan kelompok di dalam ekonomi.

Pentingnya konteks global tidak dapat diabaikan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi politik yang berkelanjutan. Menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga lingkungan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Sumber daya alam yang terbatas dan tekanan untuk mencapai kesinambungan ekonomi menjadi dua sisi koin yang harus dikelola dengan bijak.

Transformasi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika demografi juga menjadi faktor kunci dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang responsif dan efektif. Hal ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun juga kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat sipil. Berbagai langkah terarah dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tantangan masa kini dan masa depan.

Pandangan dari "Economic Review: A Global Perspective" menggarisbawahi pentingnya faktor geopolitik dalam pemahaman ekonomi politik global. Dinamika kekuatan antar negara dan persaingan geopolitik memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan ekonomi suatu negara.