Benarkah Subsidi Gas LPG 3 Kg Dicabut? Ini Pro-Kontranya

Oleh karena itu, atas saran DPR, pemerintah pun mempelajari perubahan mekanisme subsidi LPG, dan salah satu rencananya saat ini adalah subsidi secara tertutup. Itu usul DPR, jadi bukan semata-mata pemerintah secara sepihak mengubah model subsidi gas LPG 3 kg. 

Tahun 2019, dalam APBN subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk gas LPG tabung 3 kg adalah RP 75,22 triliun. Adapun subsidi tahun 2020 untuk gas LPG tabung 3 kg berjumlah Rp 50,6 triliun. Pengurangan anggaran subsidi tentu saja semakin dikurangi dalam rangka efektivitas dan juga kondisi di mana rakyat miskin Indonesia semakin berkurang jumlahnya.

3. Pihak Pro Perubahan Model Subsidi Gas LPG 3 Kg. 

Banyak pihak yang mendukung rencana pemerintah mengubah model subsidi gas lpg 3 kg menjadi tertutup. Beberapa pengamat ekonomi menilai perubahan model subsidi menjadi tertutup mampu membuat penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran, dan itu bisa menghemat anggaran subsidi APBN sekitar 15 persen (Rp 7,6 triliun). Hal itu karena pengguna LPG 3 Kg subsidi sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Saat ini, pengguna gas LPG tabung 3 kg berjumlah 50 juta keluarga, sementara jumlah keluarga yang termasuk dalam penanganan fakir miskin di Indonesia hanya 27 juta keluarga menurut pendataan TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan).

Bahkan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mendukung upaya pemerintah yang berencana mengganti model subsidi menjadi tertutup. Sebab, pada dasarnya migrasi dari minyak tanah ke gas LPG pada 2004, untuk tabung 3 kg sebenarnya pun tertutup menggunakan kartu kendali. 

Akan tetapi, di tengah jalan proses itu tak berjalan dan akhirnya migrasi bersifat terbuka. Saat harga LPG tabung 15 kg naik, dan harga LPG 3 kg tetap (karena disubsidi) banyak penggunanya (keluarga mampu) pindah ke gas LPG 3 kg dan jumlahnya hampir 15-20 persen. 

Subsidi menjadi sangat tidak tepat sasaran. YLKI menyoroti hal terpenting dari proses subsidi tertutup ini adalah jangan sampai pendataan di lapangan tidak sesuai, masyarakat bisa terdata miskin hanya karena dekat dengan ketua RT/RW/kepala desa. Atau banyak warga miskin yang tidak terdata karena tidak dekat dengan Kepala Desa/RT/RW seperti yang kerap terjadi selama ini.

4. Pihak Kontra Perubahan Model Subsidi Gas LPG 3 Kg.

Banyak juga pihak yang menilai perubahan model subsidi dari terbuka menjadi tertutup tidak tepat. Anggota DPR Dedy Mulyadi (Golkar) misalnya, kenaikan harga gas LPG 3 kg (karena subsidi terbuka) dapat mengancam kesehatan anak-anak. 

Pasalnya, gas LPG adalah kebutuhan utama pedagang kaki lima / kecil (bakso, mie ayam, gorengan, dll), yang pastinya penggunaan gasnya lebih dari 3 tabung per bulan (pemerintah hanya menghitung subsidi 3 tabung per bulan per keluarga miskin).