Pro-Kontra Kebijakan Subsidi Pemerintah terkait Covid-19

Kecurigaan sebagian masyarakat terkait mekanisme dilapangan bukan tanpa alasan. Berkaca pada kasus BLT beberapa tahun lalu, misalnya, seperti  perbuatan sejumlah oknum dalam penyeluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mementingkan hubungan persaudaraan atau punya relasi dekat daripada warga yang benar-benar tidak mampu.

Beberapa masyarakat menyatakan agar yang paling utama mendapat BLT adalah bagi mereka yang paling terdampak seperti yang terkena PHK, ojol dan taksi online hingga pedagang kaki lima. Pendapat apapun sah-sah saja.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial lain agar mengaitkannya bukan hanya penurunan kemiskinan, tetapi juga kemampuan untuk menanggulangi COVID-19  ini dengan segera mungkin. Mari kita kawal bersama upaya baik pemerintah ini dengan semangat berbaik sangka, bersama-sama melakukan pengawasan, serta jujur pada diri sendiri untuk implementasi sesuai yang diharapkan.

Bantuan sosial hanya bersifat sementara. Dalam prosesnya, tidak hanya pemerintah dan BUMN, tetapi swasta juga diharapkan ikut melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai bagaimana pencegahan virus corona COVID-19bagi masyarakat miskin. Apabila wabah COVID-19 ini tidak dapat segera teratasi, diprediksi angka kemiskinan Indonesia dapat bertambah cukup signifikan. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi semua pihak dalam mengatasi virus ini dinilai menjadi salah satu kuncinya *** (ASP, 2020)

Pekerjaan masyarakat kecil seperti tukang ojek, bentor (becak motor), pedagang kaki lima dan lain-lain adalah salah satu yang paling merasakan dampak ekonomi hantaman penyebaran virus COVID-19. Foto diatas adalah contoh moda transportasi bentor di Gorontalo. Sumber: Dok. Pribadi Andi Setyo Pambudi.