Tantangan utama lainnya dari zaken kabinet adalah memastikan bahwa para profesional yang dipilih benar-benar independen dan tidak memiliki konflik kepentingan. Banyak yang khawatir bahwa teknokrat yang diangkat ke dalam kabinet justru berafiliasi dengan kepentingan bisnis atau kelompok elite tertentu, meskipun tidak secara langsung terikat dengan partai politik. Di Indonesia, keterkaitan antara elite politik, bisnis, dan teknokrat bukanlah fenomena baru.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana para teknokrat ini dapat membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elite? Tanpa akuntabilitas politik yang kuat, teknokrat berpotensi lebih tunduk pada kepentingan ekonomi elite bisnis yang mendukung mereka daripada kepada rakyat. Risiko ini makin nyata dalam konteks Indonesia, di mana oligarki ekonomi memainkan peran besar dalam proses politik dan pengambilan keputusan pemerintah.
Misalnya, sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk industri nikel dan kelapa sawit yang besar, sering menjadi sasaran kebijakan pemerintah. Tanpa adanya pengawasan politik yang kuat, teknokrat yang dekat dengan industri tersebut dapat membuat kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dibandingkan melindungi lingkungan atau masyarakat adat yang terdampak.
Kekhawatiran Soal Stabilitas Koalisi Politik
Di Indonesia, sistem politik multipartai menghasilkan koalisi yang kompleks. Setiap pemerintahan harus bergantung pada dukungan parlemen untuk menjalankan agenda-agenda penting. Dalam skenario di mana kabinet diisi oleh teknokrat yang tidak berasal dari partai politik, bagaimana stabilitas koalisi akan terjaga?
Dalam kasus zaken kabinet, partai politik yang merasa tersisih dari pengambilan keputusan mungkin akan lebih cenderung mengambil sikap oposisi yang keras di parlemen. Ini bisa berujung pada kebuntuan politik yang akan menyulitkan pemerintah dalam menjalankan agenda-agendanya. Perdebatan antara kabinet yang diisi oleh profesional dan parlemen yang didominasi oleh politisi partai bisa mengarah pada ketidakstabilan politik yang tidak diinginkan. Sekalipun narasi bahwa teknokrat yang diangkat tetap punya kaitan dengan partai politik, tidak ada kepastian bahwa semua partai pendukung akan puas dengan keberadaan teknokrat yang dituntut untuk bertindak profesional tanpa intervensi besar dari partai mereka.
Sebagai perbandingan, sistem zaken kabinet di beberapa negara Eropa, seperti Belanda, hanya berjalan efektif karena adanya kultur politik yang matang dan kesepahaman antara partai politik dan profesional. Namun, apakah kultur politik Indonesia yang sangat berwarna dan sering kali bergejolak dapat mendukung model ini?
Refleksi Kritis Atas Rencana Prabowo
Rencana zaken kabinet Prabowo Subianto menawarkan janji pemerintahan yang lebih profesional, tetapi ada risiko besar yang menyertainya. Peran penting partai politik dalam demokrasi bisa tergerus, kepentingan rakyat bisa tergantikan oleh kepentingan elit bisnis, dan stabilitas politik bisa terguncang akibat ketidakpuasan dari partai-partai di parlemen.
Jika Prabowo benar-benar ingin mewujudkan zaken kabinet yang sukses, beliau harus memastikan bahwa teknokrat yang dipilih memiliki pemahaman mendalam tentang realitas politik dan sosial Indonesia. Lebih dari itu, mereka harus tetap akuntabel kepada publik melalui mekanisme politik yang ada, bukan hanya kepada kepentingan ekonomi atau elite tertentu. Kombinasi antara profesionalisme teknis dan sensitivitas politik inilah yang akan menentukan keberhasilan zaken kabinet di Indonesia nantinya dalam kabinet dari presiden baru Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
