Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa sinisme dan kekecewaan yang meluas terhadap sistem menciptakan lahan subur bagi kerusuhan dan tantangan terhadap legitimasi pemerintah.
Ketidakpastian Ekonomi: Harga dari Pemerintah yang Disfungsional
Stabilitas politik merupakan bahan utama bagi keberhasilan ekonomi. Legislatif yang terfragmentasi dan tidak stabil tentu menjadi racun bagi kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.
Perusahaan membutuhkan prediktabilitas, kebijakan yang konsisten, dan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan.
Studi secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat fragmentasi politik yang tinggi mengalami penurunan investasi asing langsung (FDI). Sejarah ekonomi Indonesia sendiri menggarisbawahi korelasi ini.
Selama periode politik yang bergejolak tahun 1998-2004, arus masuk FDI mengalami fluktuasi tanpa henti.
Pada tahun 1998, krisis moneter membuat kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia menurun.
Pada tahun 1998-2002, arus modal keluar Indonesia lebih besar daripada arus modal investor yang masuk. Bahkan, hingga tahun 2002, arus masuk net FDI ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak kecil.
Kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia baru pulih pada tahun 2004, yang berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini.
Kembalinya ketidakstabilan seperti masa-masa awal reformasi tentu akan menimbulkan ancaman bagi kemajuan ekonomi Indonesia baru-baru ini.Â
Jika FDI turun bahkan hanya 5% setelah penghapusan ambang batas, Indonesia dapat kehilangan potensi investasi miliaran dolar, yang secara langsung berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi, kehilangan lapangan pekerjaan, serta ketidakmampuan untuk mendanai program sosial dan infrastruktur yang vital.
