Melintasi Pasifik: Mengkaji Perbedaan Lanskap Politik Antara Amerika Serikat dengan Indonesia

Dalam aspek pembiayaan kampanye politik, AS dan Indonesia menerapkan sistem yang sangat berbeda. Meskipun regulasi pendanaan kampanye di AS sangat ketat, sumbangan besar dari individu dan perusahaan masih signifikan yang menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh uang dalam penentuan kebijakan terkait urusan-urusan yang melibatkan kepentingan korporasi dan potensi korupsi. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang tidak proporsional dengan kecenderungan yang mengedepankan kepentingan dari kelompok-kelompok kaya dan berkuasa. 

Di Indonesia, regulasi yang lebih ketat terkait pengeluaran kampanye masih memiliki celah dan masalah penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan memicu politik uang yang langsung menargetkan pemilih, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye.

Lanskap media yang juga memainkan peran penting dalam pemilihan umum memiliki corak yang sangat berbeda antara AS dengan Indonesia. AS memiliki keberadaan media yang beragam dengan outlet berita swasta dan publik. Namun, terdapat kekhawatiran tentang bias media dan polarisasi, yang dapat menghambat diskusi yang terstruktur dan menciptakan ruang gema di antara pemilih. 

Media-media AS yang hampir semuanya terbagi dalam dua spektrum ideologi yang berbeda sering kali dituduh condong ke partisan tertentu, yang memperdalam perpecahan politik dan membatasi paparan terhadap perspektif yang beragam dari spektrum lainnya. Jejaring sosial yang melibatkan pemilih yang terbagi pada dua spektrum tersebut juga sering berkontribusi pada polarisasi melalui algoritma yang memperkuat informasi yang selaras dengan pandangan pengguna tertentu yang berakibat pada perpecahaan di antara masyarakat AS. 

Lanskap media di Indonesia baru berkembang secara lebih bebas setelah reformasi pada tahun 1998, dengan campuran media milik negara dan swasta. Akan tetapi, sejumlah tantangan utama masih tetap ada yang meliputi potensi sensor dan kontrol pemerintah terhadap media dalam aspek-aspek tertentu, ketimpangan akses dan literasi media di berbagai daerah, kurangnya jurnalisme investigasi dan independen yang kuat, serta munculnya berita palsu dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik. 

Dengan kata lain, AS memiliki kebebasan media yang lebih besar, tetapi menghadapi tantangan polarisasi dan bias. Indonesia di sisi lain memiliki potensi kontrol pemerintah yang lebih kuat, tetapi terus berkembang menuju lanskap media yang lebih beragam terutama dalam aspek cakupan ideologis. 

Hal ini berdampak pada kualitas informasi dan keterbukaan terhadap perspektif yang beragam dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang diinformasikan dan partisipasi aktif dalam demokrasi. Media di kedua negara berperan sebagai alat yang dapat ‘mendidik’ pemilih sebelum menentukan keputusan, akuntabilitas, dan membangun konsensus, tetapi masih dapat memicu konflik atau disinformasi.

Prioritas Kebijakan dan Hasil: Pengangkatan Isu-isu Penting dalam Sistem Politik

Meskipun kedua negara menganut sistem demokrasi, prioritas dan hasil kebijakan di AS dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sekalipun demikian, isu-isu yang selalu dianggap penting di antara kedua negara meliputi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

AS memiliki skema asuransi campuran publik-swasta di antara penduduknya, namun jutaan orang tidak memiliki asuransi dan sering menghadapi masalah biaya kesehatan yang tinggi. Pengeluaran kesehatan di AS diperkirakan mencapai 19,7% PDB (2021). 

Hal ini berdampak pada keterjangkauan dan kualitas perawatan kesehatan sebagai sumber ketimpangan sosial dan kecemasan bagi masyarakat. Indonesia memiliki layanan kesehatan publik yang banyak disubsidi oleh pemerintah (melalui BPJS Kesehatan) dengan pilihan asuransi swasta yang tetap ada dalam jangkauan yang terbatas. Pengeluaran kesehatan Indonesia diperkirakan mencapai 4,3% PDB (2020). Hal ini berdampak pada aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas yang lebih terjamin, tetapi kualitas dan ketersediaan fasilitas medis masih menjadi tantangan.