Pemerintah dan Swasta Bersinergi dalam Investasi Pelabuhan

Indonesia dianugerahi Tuhan sebagai Negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan telah diakui secara internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Kekayaan alam yang tumpah ruah lengkap dengan segala potensi yang dimiliki, seharusnya bisa memperkuat Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. 

Salah satu hal yang tidak kalah penting untuk mendukung Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia adalah pembangunan infrastruktur laut dalam hal ini pelabuhan serta program pemerintah era Presiden Joko Widodo yaitu tol laut untuk memudahkan mobilitas laut jalur penghubung perdagangan dalam negeri.

Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian karena anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan secara keseluruhan mencapai USD 47 milyar atau setara dengan Rp. 695,6 triliun (asumsi kurs Rp. 14,800 per USD).

Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan swasta untuk berinvestasi di bidang pelabuhan dengan berbagai skema kerjasama diantaranya, kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerjasama konsesi, kerjasama pemanfaatan serta persewaan.

Meskipun pemerintah telah membuka ruang investasi swasta sebesar-besarnya namun dalam pelaksanaannya masih penuh kendala. Perizinan yang sulit dan berlapis-lapis, peraturan yang masih tumpang tindih sehingga tidak ada kepastian hukum, butuh modal yang sangat besar hingga butuh waktu lama untuk balik modal dan memperoleh keuntungan.

Ketua Asosiasi Pelabuhan Indonesia, Febry mengatakan bahwa investasi di pelabuhan membutuhkan padat modal sehingga investor swasta harus berhitung. Pengembalian modal sampai keuntungan membutuhkan bertahun-tahun bahkan hingga 30 tahun. 

Selain itu, swasta juga memerlukan kepastian hukum dengan peraturan yang tidak tumpang tindih sehingga ada jaminan keamanan berinvestasi di bidang pelabuhan.

Selain itu disampaikan oleh Faty Khusumo sebagai Wakil Ketua Umum VII INSA bahwa mengurus izinnya sangat banyak dan tidak berkesinambungan. Jadi harus diurus satu per satu. Apabila langkah pertama belum mendapat izin maka tidak bisa meneruskan langkah kedua (kira-kira gambarannya seperti itu) sehingga memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengurus perizinan tersebut. 

Sedangkan kebutuhan logistik tidak bisa menunggu. Pelabuhan yang strategis sangat sulit didapatkan, sedangkan distribusi barang dipengaruhi oleh transportasi laut yang efisien. 

Semakin besar kapal angkut semakin banyak barang yang didistribusikan maka harga akan semakin murah. Untuk itu diperlukan pelabuhan yang besar guna memenuhi kebutuhan kapal yang besar juga.

Sementara Menteri Perhubungan RI, Budi Karya menyampaikan kebutuhan pemerintah untuk membangun pelabuhan yang besar dan harus segera terlaksana pembangunannya. Pihaknya (mewakili pemerintah) telah mengundang pihak swasta yang ingin berinvestasi.

Pak Menteri juga menegaskan bahwa regulasi telah diperbaiki secara terus menerus sehingga dapat mendukung kemudahan perizinan dan pelaksanaan investasi swasta di pelabuhan. 

Beliau juga menjelaskan untuk swasta yang ingin mengelola pelabuhan milik Negara dengan kurun waktu di bawah 5 tahun langsung kepada Kementerian Perhubungan sedang di atas 5 tahun dengan Kementerian Keuangan.

Hadirnya Pelabuhan Strategis Bukan Hanya Untuk Pemerintah atau Swasta Melainkan Untuk Rakyat 

Pembangunan pelabuhan sangatlah penting dan menjadi urat nadi dalam pembangunan sistem logistik dalam Negara Kepulauan seperti Indonesia. Satu harga adalah cita-cita rakyat Indonesia dari Sabang hingga Marauke yang belum pernah terwujud. 

Harapan besar terletak pada reformasi birokrasi yang melahirkan berbagai sistem baru termasuk pembangunan infrastruktur laut demi memudahkan proses distribusi barang.

Tol laut adalah program kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia merasakan harga barang dengan satu harga di seluruh Indonesia. Namun demikian banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan termasuk pembangunan dan pengelolaan pelabuhan.

Jika pelabuhan berjalan dengan aktif maka bukan hanya merasakan harga barang yang murah melainkan mampu menyerap tenaga kerja baru dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sebagai contoh Pelabuhan Marunda yang dibangun untuk mendukung dan membantu Pelabuhan Tanjung Priok karena merupakan bagian dari Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok. 

Pelabuhan Marunda memiliki peran sebagai pelabuhan yang membantu mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok dengan mempersingkat dwelling time (bongkar muat). Kalau Pelabuhan Marunda dapat beroperasi lancar, maka berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap?

PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang ditunjuk sebagai operator Pelabuhan Marunda mendukung program Tol Laut yang digagas oleh pemerintah dengan terus menjalankan komitmennya menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Marunda hingga Pier 3 meskipun penuh kendala.

Direktur PT KCN, Widodo Setiadi berharap pemerintah lebih mempermudah pihak swasta dalam berinvestasi dengan memberikan kepastian hukum. Mengingat prospek bisnis pelabuhan sangat berpotensi dan dapat dikembangkan seiring kebutuhan infrastruktur pelabuhan di Indonesia masih perlu dibangun secara masif. Jika hal ini dapat diselesaikan maka tidak menutup kemungkinan pihak swasta memperkuat investasinya di bidang pelabuhan.

Sebagai masyarakat umum, saya pun berharap agar pembangunan pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Karena saya juga akan merasakan manfaatnya meskipun tidak tinggal di dekat pelabuhan. 

Dengan hadirnya pelabuhan maka akan mempermudah proses distribusi barang, menekan biaya distribusi, serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah dan swasta harus saling bergandengan tangan untuk menjalankan program Tol Laut yang akan mendatangkan banyak manfaat untuk negeri ini.

Sinergi pemerintah dan swasta adalah kunci keberhasilan Poros Maritim Dunia terwujud. Program Tol Laut merupakan momentum baik dalam memperbaiki infrastruktur dan membuka ruang investasi sehingga pelabuhan-pelabuhan di daerah dapat dikembangkan serta roda perekonomian dapat bergerak secara merata di seluruh Indonesia.