Urgensi Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bidang Hukum Mewujudkan Kepastian Hukum yang berkeadilan

Bahasa Indonesia merupakan Bahasa yang sangat penting untuk menyampaikan sebuah informasi, terutama dalam bidang hukum, di mana maknanya harus jelas dan tepat. Bahasa Indonesia yang diatur sebagai bahasa resmi negara dan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hukum. 

Dalam bidang hukum, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin penting seiring dengan perkembangan undang-undang dan praktik hukum di Indonesia. 

Dalam tulisan ini, saya akan membahas tentang peran Bahasa Indonesia dalam bidang hukum, masalah yang dihadapinya, dan betapa pentingnya keseragaman bahasa hukum untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Penggunaan Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai bahasa formal dalam penerapan hukum. Pasal 36 UUD 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menetapkan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua dokumen resmi negara, termasuk dalam membuat undang-undang. 

Bahasa yang tepat untuk undang-undang harus jelas dan konsisten. Ini sangat penting karena bahasa memiliki kekuatan hukum yang memengaruhi hak dan kewajiban warga negara. Pelaksanaan keadilan terganggu jika bahasa hukum tidak jelas atau ambigu. sarana untuk memastikan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. 

Untuk memastikan akses terhadap keadilan dalam sebuah negara yang multikultural seperti Indonesia, penting bagi setiap golongan masyarakat untuk menggunakan bahasa yang sama. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses hukum, setiap orang akan dapat memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin timbul karena perbedaan bahasa.

Meskipun penggunaan Bahasa Indonesia dalam bidang hukum merupakan sebuah kewajiban, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan sulit untuk dimengerti.

Bahasa hukum sering kali diwarnai dengan istilah-istilah teknis dan struktur kalimat yang rumit, yang terkadang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Istilah asing, khususnya dari bahasa Belanda dan Inggris maupun jerman, juga masih sering digunakan dalam berbagai dokumen hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penerapan asas korkondasi dimana negara jajahan menggunakan hukum negara yang menjajahnya. 

Selain itu, penafsiran bahasa hukum sering kali menimbulkan berbagai polemik atau masalah yang terjadi, baik di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat itu sendiri. contohnya, hakim dapat berbeda menafsirkan pasal undang-undang dengan hakim yang lainnya dalam kasus tertentu. Ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam undang-undang belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum.

 Penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menyebabkan multitafsir (kata yang memiliki banyak pemaknaan) yang dapat menghambat suatu proses penegakan hukum dan pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang ingin mencari keadilan. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran praktisi hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan notaris tentang pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. 

Dokumen hukum masih banyak yang dibuat dengan bahasa yang tidak sesuai dengan standar Bahasa Indonesia. Memahami maksud terhambat oleh penggunaan bahasa yang tidak efektif, struktur kalimat yang tidak teratur, dan penggunaan istilah asing yang tidak diterjemahkan dengan baik.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya suatu tindakan yang konkret untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam bidang hukum. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi bahasa adalah suatu langkah penting. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang harus ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami dan singkat. 

Banyak undang-undang, bagaimanapun, masih menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Harmonisasi bahasa dalam bidang hukum juga dapat dilakukan dengan memperkaya kosa kata hukum dalam Bahasa Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan para akademisi dan praktisi hukum, dapat merumuskan istilah-istilah hukum yang baku dalam Bahasa Indonesia.

Ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada istilah asing yang seringkali tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia. Istilah hukum yang seragam akan memudahkan komunikasi antara penegak hukum, pihak yang terlibat dalam proses hukum, dan masyarakat luas. Selain itu, pendidikan bahasa Indonesia bagi mereka yang bekerja dalam bidang hukum harus ditingkatkan. 

Mahasiswa dan praktisi hukum harus dapat berkomunikasi secara efektif sesuai dengan standar bahasa hukum. Ini sangat penting dalam kurikulum pendidikan hukum karena akan membantu calon praktisi hukum memahami bagaimana bahasa yang tepat digunakan dalam dokumen hukum.

Bahasa yang digunakan dalam bidang hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum itu sendiri. Setiap orang yang terlibat dalam sistem hukum akan menikmati keadilan karena kejelasan bahasa hukum. 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pembuatan undang-undang hingga pelaksanaan keputusan pengadilan, akan menjamin bahwa semua pihak dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum. Kepastian hukum yang didukung oleh bahasa yang jelas dan tidak menyimpang juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

 Tanpa hambatan bahasa yang menyusahkan pemahaman, masyarakat akan percaya bahwa hukum dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks reformasi hukum yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dalam bidang hukum, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk menciptakan stabilitas hukum dan mewujudkan keadilan universal. Ada solusi konkret untuk masalah yang dihadapi, seperti penggunaan istilah asing dan kompleksitas bahasa hukum. Hal ini mencakup harmonisasi bahasa hukum, pengayaan kosa kata hukum di Indonesia, dan peningkatan pendidikan bahasa hukum bagi praktisi hukum. 

Upaya ini akan membantu sistem hukum Indonesia menjadi lebih terbuka, jelas, dan adil, dan melindungi hak-hak setiap warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum.