Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya suatu tindakan yang konkret untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam bidang hukum. Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi bahasa adalah suatu langkah penting. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang harus ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami dan singkat.Â
Banyak undang-undang, bagaimanapun, masih menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Harmonisasi bahasa dalam bidang hukum juga dapat dilakukan dengan memperkaya kosa kata hukum dalam Bahasa Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM, bekerja sama dengan para akademisi dan praktisi hukum, dapat merumuskan istilah-istilah hukum yang baku dalam Bahasa Indonesia.
Ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada istilah asing yang seringkali tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia. Istilah hukum yang seragam akan memudahkan komunikasi antara penegak hukum, pihak yang terlibat dalam proses hukum, dan masyarakat luas. Selain itu, pendidikan bahasa Indonesia bagi mereka yang bekerja dalam bidang hukum harus ditingkatkan.Â
Mahasiswa dan praktisi hukum harus dapat berkomunikasi secara efektif sesuai dengan standar bahasa hukum. Ini sangat penting dalam kurikulum pendidikan hukum karena akan membantu calon praktisi hukum memahami bagaimana bahasa yang tepat digunakan dalam dokumen hukum.
Bahasa yang digunakan dalam bidang hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum itu sendiri. Setiap orang yang terlibat dalam sistem hukum akan menikmati keadilan karena kejelasan bahasa hukum.Â
Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pembuatan undang-undang hingga pelaksanaan keputusan pengadilan, akan menjamin bahwa semua pihak dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum. Kepastian hukum yang didukung oleh bahasa yang jelas dan tidak menyimpang juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
 Tanpa hambatan bahasa yang menyusahkan pemahaman, masyarakat akan percaya bahwa hukum dapat diakses oleh siapa saja. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks reformasi hukum yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Dalam bidang hukum, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk menciptakan stabilitas hukum dan mewujudkan keadilan universal. Ada solusi konkret untuk masalah yang dihadapi, seperti penggunaan istilah asing dan kompleksitas bahasa hukum. Hal ini mencakup harmonisasi bahasa hukum, pengayaan kosa kata hukum di Indonesia, dan peningkatan pendidikan bahasa hukum bagi praktisi hukum.Â
Upaya ini akan membantu sistem hukum Indonesia menjadi lebih terbuka, jelas, dan adil, dan melindungi hak-hak setiap warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H