Kelompok berikutnya adalah kelompok entrepreneur atau pebisnis lokal. Kelompok pebisnis lokal yang bermain saat ini adalah mereka yang memiliki latar belakang asosiasi bisnis yang memiliki hubungan dengan Golkar pada masa Orde Baru. Misalnya saja ada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Secara praksis, pada umumnya kelompok ini mendukung dari balik layar dengan cara memberikan sokongan finansial pada event pilkada misalnya. Namun tak sedikit juga dari mereka yang ikut bertarung langsung dalam perebutan kursi bupati atau gubernur. Penelitian LIPI pada tahun 2006 yang mengungkap kasus "Water Boom" di Jambi, "Sengketa Daerah Perbatasan" di Kalimantan Selatan, juga " Pertambangan Pasri Besi" di Bengkulu memperlihatkan bagaimana relasi pebisnis dan pejabat daerah sangat nampak hidup di era desentralisasi.
Penutup
Mempertimbangkan fakta di atas, maka tak ayal jika survey yang dilakukan KOMPAS pada 25 April menunjukkan bahwa capaian desentralisasi masih jauh dari maksimal. Adanya faktor penghambat sebagaimana telah dibahas, ditambah masih kuatnya cengkraman predator lokal, membuat sistem desentralisasi tidak bisa bekerja sesuai tujuan semestinya. Alih alih ingin meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah, sistem yang ada malah memperkuat para aktor politik lokal untuk memperkaya dirinya.
Namun demikian, bukan berarti tidak ada harapan kedepannya. Konsolidasi kekuatan politik baru, yang tentunya mendapatkan kawalan dari kelompok civil society, bisa menjadi jawaban terdekat dari runyamnya sistem yang sudah dicengkram oleh kelompok predator lokal. Jika strategi ini bisa diakslerasi oleh semua pihak yang mendukungnya, bukan tidak mungkin janji dari desentralisasi, yakni good governance yang pada akhirnya berujung pada penyediaan kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud dengan segera.
