Aksi Armenia di Azerbaijan

Ketika perang dingin baru mulai mendapatkan momentumnya, masyarakat dunia perlahan-lahan melupakan isu-isu mendesak seperti hak asasi manusia, hak atas tenaga kerja, martabat dan rasa hormat manusia.  

Tentu saja, perusahaan-perusahaan nasional dan internasional memainkan peranan penting dalam menghormati dan mentaati hak-hak sosial dan buruh.  Bahkan di organisasi penetapan standar dunia yang berbasis di Jenewa, yaitu ILO (Organisasi Buruh Internasional), korporasi mempunyai suara yang kuat.

Sejauh mana tingkat uji tuntas yang diterapkan oleh perusahaan saat ini?  Apakah dunia usaha mematuhi hukum dan standar perilaku bisnis, transparansi operasi bisnis? Dan yang terpenting, apakah sektor swasta menghormati standar hukum humaniter internasional khususnya dalam situasi konflik bersenjata dan apa yang disebut sebagai konflik yang terlupakan?  

Baca juga: Meningkatnya Polarisasi di Setiap Negara di Dunia

Apakah dunia usaha mematuhi serangkaian standar internasional yang penting seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau Pedoman OECD untuk perusahaan multinasional?  Bisakah kita mengklaim bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan swasta memainkan peran penting dalam pendanaan dan memfasilitasi perubahan permanen dalam karakter ekonomi, demografi dan budaya wilayah pendudukan? Dan jika demikian, apakah hal ini mempunyai tujuan ganda?

Untuk memahami masalah tersebut, mari kita ambil contoh kondisi di Kaukasus, sebuah kasus tipikal dari konflik yang terlupakan dimana perang telah berhenti, namun perdamaian belum pernah tercapai.

Perusahaan-perusahaan Armenia serta bisnis asing yang kebanyakan dikendalikan oleh diaspora seperti Artsakh Roots Investment yang berbasis di Lebanon, Tufenkian Foundation yang berbasis di AS, Armenian General Benevolent Union, Cherchian Family Foundation, dll telah memainkan peran yang menentukan dalam  mendanai dan memfasilitasi perubahan permanen dalam karakter ekonomi termasuk fiskal dan moneter, demografi dan budaya wilayah yang diduduki baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk mendukung perpanjangan pendudukan wilayah tersebut.

Baca juga: Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Krisis Moneter di Asia?

Selama beberapa tahun terakhir, perpindahan pemukim Armenia dari tempat lain ke wilayah yang diperebutkan termasuk wilayah yang berbatasan dengan Nagorno-Karabakh khususnya distrik Lachyn, Kalbajar, Gubadly, telah direncanakan dengan baik. Sementara Zangilan dan Jabrayil mengikuti.

Yang lebih buruk lagi, Federasi Revolusioner Armenia (ARF) membujuk warga Armenia Suriah dengan janji hidup yang lebih baik jika mereka pindah dari negara tersebut.  

Kota Qamishli dan Aleppo di Suriah hingga Kaukasus dan wilayah pendudukannya seperti distrik Zangilan, Gubadly, dan Lachyn merupakan replika manipulasi massal dari peristiwa dimana warga Kroasia Bosnia di Zagreb dibujuk untuk menetap di bekas wilayah Kroasia yang telah dibersihkan secara etnis.

Baca juga: Negara Multi Nasional Vs Negara Bangsa

Hal ini tentu saja merupakan tindakan kriminal yang langsung mencampuri urusan dalam negeri dua negara berdaulat.

Armenia baik secara langsung maupun  melalui perwakilan perusahaan, melanjutkan perubahan permanen pada infrastruktur energi, pertanian, sosial, perumahan dan transportasi di wilayah pendudukan.  

Hal ini ditingkatkan dan diprioritaskan untuk mengubah karakter demografi wilayah tersebut. Mencakup pembangunan jaringan irigasi, saluran air, jalan raya, jaringan listrik dan fasilitas ekonomi dan sosial penting lainnya.  

Beberapa laporan internasional yang dilakukan secara independen oleh FORA berulang kali menegaskan bahwa properti para pengungsi telah diambil alih.Misalnya, rumah-rumah kosong milik para pengungsi Azerbaijan sering dibongkar untuk digunakan sebagai bahan bangunan atau rumah-rumah baru yang dibangun di atas tanah dan properti mereka.  

Armenia menjalankan kendali luas atas seluruh sistem ekonomi dan komersial di wilayah yang diperebutkan termasuk arus perdagangan masuk dan keluar serta sumber daya ekonomi.  

Kehadiran perusahaan internasional secara diam-diam cukup menarik. Terdapat ratusan jenis alat berat Caterpillar yang diproduksi di AS, traktor pertanian dan peralatan dari perusahaan John Deere dan Deutz-Fahr Jerman yang berbasis di AS, truk Hyundai Korea Selatan, Belarus MT3-82,  3 model traktor pertanian serta alat berat lainnya untuk penambangan ilegal, pertanian, perluasan pemukiman dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Kepemilikan sebenarnya dari sebagian besar perusahaan tersebut masih belum jelas karena terdaftar di Siprus, Liechtenstein dan sejenisnya.

Seringkali pendanaan mereka disalurkan melalui cabang bank Armenia yang beroperasi di wilayah pendudukan dan melakukan transaksi keuangan internasional melalui bank perantara di Rusia, Uni Eropa dan negara lain.  

Selanjutnya, sejumlah pengecer asing dari Ukraina, AS, dan negara-negara Uni Eropa (khususnya dari Perancis, Bulgaria, Hongaria, Belgia, Jerman, Republik Ceko, Belanda) serta dari Australia dan UEA telah menyelesaikan kontrak pasokan mereka dengan Perusahaan Armenia.  

Hal ini tentu saja membuat mereka terlibat dalam pendudukan wilayah oleh Armenia. Termasuk pengurasan sumber daya, perluasan pemukiman ilegal serta pelanggaran hak-hak dasar pengungsi.

Para pejabat tinggi Armenia termasuk Presiden Sargsyan, Perdana Menteri Abrahamyan dan menteri lainnya secara rutin mengunjungi wilayah pendudukan tersebut dan memeriksa fasilitas produksi di sana.  

Untuk menyamarkan sifat ilegal produksi di sana, perusahaan eksportir pertanian dan minuman keras Armenia misalnya "Pabrik Brandy Stepanakert" dan "CJSC Buah Artsakh" secara rutin memberikan label palsu pada produk yang seluruhnya atau sebagian diproduksi atau dikemas di wilayah pendudukan sebagai produk yang berasal dari Armenia sehingga menyesatkan pemerintah, pengecer internasional dan konsumen.

Lahan pertanian di wilayah yang diperebutkan di sepanjang Sungai Araz juga distrik Zangilan dan Jabrayil telah diambil alih secara ilegal dan dieksploitasi secara luas oleh Armenia.  

Hal ini menimbulkan tekanan pada aliran air alami baik untuk irigasi atau peluang untuk pembangkitan listrik ilegal dan penggunaan lahan subur maupun tanaman monokultur secara berlebihan yang pada gilirannya dapat mengubah iklim mikro dan membahayakan biota dan keberadaan manusia.

Pembongkaran infrastruktur seperti logam, pipa, batu bata dan bahan konstruksi lainnya dari reruntuhan rumah tangga dan bangunan umum Azerbaijan yang dibongkar sebelumnya dilakukan secara sporadis.  

Kasus-kasus yang diperiksa saat ini menunjukkan bahwa sistem penjarahan menjadi lebih terorganisir dengan keterlibatan asing.

Penambangan mineral dan logam berharga adalah salah satu perusahaan utama di wilayah pendudukan. Misalnya, tambang tembaga-emas bawah tanah Gyzylbulag yaitu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Vallex Group CJSC Armenia yang terdaftar di Liechtenstein menyebabkan penipisan tambang tersebut hampir seluruhnya.

Kejadian serupa juga terjadi pada tambang tembaga dan molibdenum tambang terbuka Demirli.  

Pada tahun 2014, Gold Star CJSC dilaporkan memulai eksploitasi emas di dekat desa Vejnali (distrik Zangilan yang diduduki Azerbaijan).  

Sejak tahun 2007, GPM Gold, anak perusahaan GeoProMining Ltd. yang berbasis di Rusia telah mengekstraksi bijih di tambang emas Soyudlu di distrik Kalbajar yang diduduki.

Ada lalu lintas ilegal sumber daya alam melintasi bagian perbatasan internasional yang diduduki antara Azerbaijan dan Armenia yang dikendalikan oleh angkatan bersenjata Armenia melalui jalan raya Vardenis-Aghdara yang dibangun Armenia.  

Pemerintah Armenia, melalui Kementerian Energinya, beroperasi secara langsung. Konsentrat bijih dari Gyzylbulagis diangkut ke Armenia untuk diproses lebih lanjut menjadi emas yang mengandung tembaga dan diekspor ke pasar internasional terutama ke Eropa.  Armenia juga mengekstraksi batu bara dari tambang dekat desa Chardagly di wilayah pendudukan distrik Tartar untuk memasok pembangkit listrik di Yerevan, Armenia.

Ada korelasi yang jelas antara bisnis dan status quo politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendudukan yang berkepanjangan secara langsung berarti lebih banyak sumber daya mineral, pertanian, air dan kekayaan lainnya bagi penjajah.  

Rekayasa demografi adalah kuncinya dan  tentu saja  dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan norma-norma hukum humaniter termasuk norma-norma yang berlaku bagi pengungsi internal.

Perombakan penduduk secara rahasia ditambah dengan aktivitas ekonomi ilegal di wilayah yang diperebutkan menghasilkan  status quo sosial-politik, inversi demografi dan perluasan konflik bersenjata.