Aksi Armenia di Azerbaijan

Hal ini menimbulkan tekanan pada aliran air alami baik untuk irigasi atau peluang untuk pembangkitan listrik ilegal dan penggunaan lahan subur maupun tanaman monokultur secara berlebihan yang pada gilirannya dapat mengubah iklim mikro dan membahayakan biota dan keberadaan manusia.

Pembongkaran infrastruktur seperti logam, pipa, batu bata dan bahan konstruksi lainnya dari reruntuhan rumah tangga dan bangunan umum Azerbaijan yang dibongkar sebelumnya dilakukan secara sporadis.  

Kasus-kasus yang diperiksa saat ini menunjukkan bahwa sistem penjarahan menjadi lebih terorganisir dengan keterlibatan asing.

Penambangan mineral dan logam berharga adalah salah satu perusahaan utama di wilayah pendudukan. Misalnya, tambang tembaga-emas bawah tanah Gyzylbulag yaitu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Vallex Group CJSC Armenia yang terdaftar di Liechtenstein menyebabkan penipisan tambang tersebut hampir seluruhnya.

Kejadian serupa juga terjadi pada tambang tembaga dan molibdenum tambang terbuka Demirli.  

Pada tahun 2014, Gold Star CJSC dilaporkan memulai eksploitasi emas di dekat desa Vejnali (distrik Zangilan yang diduduki Azerbaijan).  

Sejak tahun 2007, GPM Gold, anak perusahaan GeoProMining Ltd. yang berbasis di Rusia telah mengekstraksi bijih di tambang emas Soyudlu di distrik Kalbajar yang diduduki.

Ada lalu lintas ilegal sumber daya alam melintasi bagian perbatasan internasional yang diduduki antara Azerbaijan dan Armenia yang dikendalikan oleh angkatan bersenjata Armenia melalui jalan raya Vardenis-Aghdara yang dibangun Armenia.  

Pemerintah Armenia, melalui Kementerian Energinya, beroperasi secara langsung. Konsentrat bijih dari Gyzylbulagis diangkut ke Armenia untuk diproses lebih lanjut menjadi emas yang mengandung tembaga dan diekspor ke pasar internasional terutama ke Eropa.  Armenia juga mengekstraksi batu bara dari tambang dekat desa Chardagly di wilayah pendudukan distrik Tartar untuk memasok pembangkit listrik di Yerevan, Armenia.

Ada korelasi yang jelas antara bisnis dan status quo politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendudukan yang berkepanjangan secara langsung berarti lebih banyak sumber daya mineral, pertanian, air dan kekayaan lainnya bagi penjajah.  

Rekayasa demografi adalah kuncinya dan  tentu saja  dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan norma-norma hukum humaniter termasuk norma-norma yang berlaku bagi pengungsi internal.