Mohon tunggu...
ANDI FIRMANSYAH
ANDI FIRMANSYAH Mohon Tunggu... Guru - Guru yang Belum Tentu Digugu dan Ditiru

Hanya Seorang Marhaen yang menyenangi bidang Geopolitik, Sejarah dan Ekonomi.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Sanksi Bukanlah Jalan Keluar

29 September 2023   19:28 Diperbarui: 29 September 2023   19:31 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Washington telah memegang posisi hegemoni dunia selama lebih dari 80 tahun. Mereka juga telah mengeluarkan banyak kebijakan global. Beberapa diantaranya menghasilkan keputusan yang menggembirakan banyak pihak namun ada juga sejarah panjang dalam menggunakan kekuasaannya AS salah dalam mengambil keputusan. Meningkatnya penggunaan sanksi ekonomi adalah salah satu contoh kesalahan itu.  

Bagi kebanyakan orang Amerika, upaya seperti itu terlihat seperti penggunaan kekuatan yang baik. Daripada harus mengirim militer ke negeri yang jauh, AS memilih untuk menghukum suatu negara (orang-orang tertentu di suatu negara) agar negara tersebut sejalan dengan tujuan Washington.  

Sayangnya, politisi Amerika tidak mau mengakui bahwa kebijakan sanksi jarang ada yang berhasil. Kebijakan tersebut kadang bahkan tidak pernah merugikan pemimpin negara yang melanggar itu. Namun sebaliknya, malah membuat kehidupan warga negara itu yang sudah sulit menjadi lebih sulit.  

Baca juga: Kolonialisme Hijau

 Irak  contohnya. AS akhirnya memilih untuk menyatakan perang terhadap negara ini dan hasilnya telah sama-sama kita ketahui.  

Sepanjang tahun 1990-an, Washington meyakinkan dirinya sendiri bahwa sanksi akan menjamin bahwa Presiden Irak Saddam Hussein akan berhenti menjadi musuh Amerika. Majalah liberal The Nation membahas apa yang sebenarnya terjadi di Irak. Pada tahun 1999 dilaporkan, "Voices in the Wilderness, sebuah kelompok aktivis antisanksi yang berbasis di Chicago mengumumkan angka 1 juta anak yang tewas akibat sanksi. Pemerintah Irak mengklaim 4.000-5.000 kematian anak balita per bulan. Sementara Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright tidak mempersoalkan seberapa besar kerusakan manusia yang telah terjadi..."

 Bukankah pembantaian manusia dalam skala itu tidak akan pernah sejalan dengan gagasan Amerika sebagai negara yang mendukung hak asasi manusia?

 Namun demikian, rentetan sanksi ekonomi terus bergulir dan satu demi satu presiden AS selalu menyatakan bahwa sanksi akan berhasil.  

Akibatnya, satu demi satu negara seperti Afghanistan, Iran, Rusia, Venezuela dan Tiongkok menjadi korbannya. Terakhir, pada tahun 2018 menteri luar negeri Prancis bertanya mengapa AS pantas untuk tetap menjadi "polisi ekonomi planet ini". Hadeuh...

Istvan Dobozi, mantan ekonom utama di Bank Dunia, baru-baru ini mengirim surat kepada editor Washington Post tentang sanksi ekonomi. Di dalamnya, dia menyatakan, "Kemauan Washington terhadap sanksi tidak ada hubungannya dengan kemanjurannya dan Amerika bukan lagi negara adikuasa yang tidak tertandingi. AS tidak dapat memaksakan diri seperti dulu lagi."

Sejak akhir Perang Dunia II, perang di Asia, Timur Tengah dan Asia Selatan telah menodai mitos Amerika sebagai kekuatan kebaikan.  

Selain itu, campur tangan CIA dalam pemilu di seluruh dunia (ada 81 contoh yang diketahui terjadi antara tahun 1946 dan 2000 saja) mementahkan argumen Amerika yang mendukung pemilu yang bebas dan adil di mana pun itu terjadi.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun