Ini baru satu contoh sarana produk pertanian. Masih banyak produk-produk lain yang sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah. Misalnya bawang merah di Brebes. Petani seringkali mengalami kerugian akibat tidak memiliki bargaining position atas tanaman yang mereka tanam. Dalam penentuan harga bawang, mereka banyak ditentukan oleh para tengkulak. Mereka sama sekali tidak memiliki akses info terhadap harga real di pasaran.
Saatnya Sejahterakan Petani Kecil Dengan Syariah Lima puluh tahun Hari Tani Nasional yang tampak tak semakin menemukan jalan kesejahteraan bagi kaum tani tapi justru memasuki dunia pertanian yang semakin kalah, membuat kita bertanya di mana letak pembelaan Negara terhadap usaha kemajuan kaum tani yang nota bene adalah rakyatnya yang mayoritas miskin dan menderita? Di sini, Negara dituntut untuk semakin memberikan perhatian berlebih pada kaum tani dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Bila UUPA lima puluh tahun lalu memperlihatkan bagaimana petani penggarap oleh Negara didahulukan dalam usaha memajukan kesejahteraan rakyat, kini demikian pula pemerintah dituntut langkah-langkah dan terobosan yang kongkret dalam usaha memajukan kehidupan kaum taninya.
Kaum tani Indonesia tentu tidak tinggal diam dan terus didesak kalah oleh kepentingan-kepentingan neoliberal. Karena itu berbagai wadah persatuan kaum tani perlu didirikan dan aktif dalam persatuan perjuangan melawan penjajahan baru neoliberalisme.
Akhirnya berbicara mengenai kesejahteraan petani sesungguhnya banyak faktor yang bertalian. Seperti mengurai benang kusut maka sesungguhnya masalah ini tidak bisa diselesaikan setengah-setengah. Penyelesaiannya harus secara integral. Berbagai pihak baik itu pemerintah, peneliti dan bahkan petani sendiri sama-sama memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pertanian yang terjadi. Karenanya di hari tani ini sudah saatnya kita peduli untuk sejahterakan petani kecil. Selamatkan Pertanian Indonesia dengan Syariah Islam.
andi.sangpenakluk@gmail.com