8) Optimalisasi fungsi kepolisian umum (meliputi semua lingkungan hokum) dan khusus (misalnya : Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan makanan, Patent dan Hak Cipta) yang selalu mengambarkan citra penghargaan terhadap HAM dan martabat manusia :
- a) Meminimalisir praktek-praktek penyalah gunaan jabatan dan wewenang Polisi di jalanan terhadap pelangaran peraturan dan hokum.
- b) Penerapan prinsip reward and punishment yang transparan agar masyarkat melihat langsung keseriusan lembaga Poisi membangun citra yang positif.
- c) Menonjolkan citra sipil yang dialogis, persuasive, penuh kearifan dan kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai masyarakat (bukan citra represif seperti banyak tayangan tv).
9) Mereview kembali program On The Job Training, pendidikan dan pelatihan profesi, untuk mengoperasikan semangat pemolisian sipil.
10) Merancang ulang seragam simbol-simbol, istilah kepangkatan dan hal-hal lain yang masih mencerminkan citra militer dengan dominasi sentuhan tangan-tangan, perasaan serta paradigma silpil. Pelibatan berbagai unsur masyarakat sipil dan membandingkan “Polisi sipil” Negara lain akan sangat membantu mewujudkan rekomendasi ini.
- Rekomendasi Jangka Menengah (2011 – 2015) Partnership
1) Meninjau kembali kode etik profesi Polri untuk dirumuskan lebih positif prinsif etis apa yang perlu ditumbuhkan bagi Poisi.
2) Mengambil inisiatif mengadakan banyak program yang dikelola dengan masyarakat dengan sasaran jangka menengah dan panjang yang berhubungan problematika masyarakat pada umumnya. Misalnya kerja sama dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan berbagai kalangan lain dalam mengatasi bersama-sama permasalahan yang sering dihadapi bersama yang terkait dengan ketertiban serta keamanan.
3) Penerapan prinsip pemolisian berbasis masyarakat secara kreatif dan disesuaikan dengan kondisi sosio cultural masyarakat diberbagai wilayah Indonesia.
4) Peneran prinsip-prinsip penegakan keadilan masyarakat yang mengedepankan aspek pencegahan tindak kejahatan, dialogis dalam pemecahan konflik di masyarakat, penekanan pada pendekatan HAM serta memperhatikan aspek manusiawi pada pelaku tindak kejahatan sebelumnya, selama dan sesudah proses peradilan dijalankan.
5) Bersama-sama terlibat aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus-kasus dibidang ekonomi, social, budaya, pelestarian alam yang berpotensi menimbulkan masalah tindak kejahatan di masyarakat.
6) Memperbanyak pusat-pusat studi Kepolisian bekerjasama dengan berbagai pihak diseluruh wilayah Indonesia yang dapat mendukung peningkatan seluruh jajaran Polisi dan pola kerjasama dengan masyarakat, diberbagai wilayah tanpa harus selalu diarahkan ke pusat.
7) Merekrut lebih banyak Polisi wanita sampai pada ratio yang signifikan dan memberikan peran lebih luas pada perwira Polisi wanita dalam posisi-posisi strategis structural/funsional serta dikedepankan dalam interaksi dengan berbagai pihak pengambil keputusan (institusi pemerintah, institusi penegak hokum lain, kalangan bisnis, LSM dan kelompok masyarakat lainnya).
- Rekomendasi Jangka Panjang (tahun 2016 – 2025) strive for excellence.
