Grand Strategi Polri 2005 – 2025

 

1. Tahap III (Tahun 2015 – 2025) Strive For Excellence 

Upaya mencapai pelayanan public yang unggul (Strive For Excellence), termasuk Polri untuk mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban, merupakan bagian prioritas pembangunan ekonomi dan budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa (Nation Competitivenes), yang dinilai sangat terpuruk akhir-akhir ini menjadi rangking 28 dari 30 terendah, demikian juga dalam rangking HDI (Human Development Indexs), juga rangking dalam dunia perbankan (korupsi, kolusi dan nepotisme), terlebih lagi dalam rangking sebagai negara terkorup dan daya tarik rendah pada investasi, karena antara lain politik dan keamanan masih merupkan tanda tanya dalam tahun-tahun mendatang.

Penggeleran Polri dalam Community Policing yang berbasis pada Ilpentek dan semangat kemanusiaan yang berbudi luhur, merupakan tantangan kuat kedepan yang harus ditempuh dengan terus memperkuat implementasi manajemen knowledge dan teknologi dalam organisasi dan manajemen Polri. Strive For Excellence kepada public dapat dicapai melalui upaya-upaya membangunan citra Polri yaitu :

1. Membangunan citra Polisi dimasyarakat khusunya citra Strive For Excellence memotivasi Polisi untuk berubah menuju professionalisme dan kemandirian yang tangguh. Polisi perlu terus-menerus memperbaiki pelayanannya menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa Polisi mempunyai mekanisme perbaikan pelayanan yang terus-menerus.
2. Pengakuan masyarakat tidak saja standar pelayanan yang harus ditingkatkan tetapi juga terhadap nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri, yaitu :
   • Keunggulan (Excellence Oriented) : Orientasi pada prestasi, dedikasi, kejujuran, dan kreatifitas proaktif berbasis kinerja. 

• Intergritas (Integrite) : Orientasi pada komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai moral profesi. 

• Akuntabilitas (Acountable) : Berorientasi pada system yang dapat ditelusuri jalurnya yang logis dan dapat diaudit mulai dari tingkat Individu sampai Institusi Polri. 

• Tranparansi : Orientasi pada keterbukaan, kepercayaan menghargai keragaman dan perbedaan serta tidak diskriminatif. 

• Kualifikasi (Qualified) mempunyai dasar pengetahuan dan pengakuan. 

• Berbasis teknologi dan pengetahuan (Technologi and Knowledge Based) : Semaksimal mungkin dalam menggunakan pengetahuan pada semua tingkat anggota Polri sesuai dengan tuntutan tugasnya. 

• Memecahkan masalah (Problem Solver) : Fokus pada memecahkan masalah, mengambil keputusan yang systematis, memperkecil permainan politi organisasi. 

1. Dengan semakin kuatnya nilai-nilai diatas, maka baik dari sisi Polri maupun dari sisi public akan menghindari terjadinya pungli dan korupsi, serta terhadap peluang-peluang kepentingan yang kuat dari pribadi-pribadi yang berlangsung saat ini. Nilai-nilai diatas akan menguat sebagai suatu paradigma baru yang memperhatikan kaidah-kaidah kemandirian, keterbukaan dan profesionalime dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan batasan pada system maupun berdasarkan misi (mission based management).

 

1. Rekomendasi 

1. Rekomendasi program Jangka Pendek (2005 – 2010) Trust Building :

 1)Menerbitkan banyak informasi actual tentang Polisi sipil yang professional dan mandiri serta berimplikasi bagi terjaganya ketertiban, keamanan dan penegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat sipil pada semua stage holder Polri.

2) Kewenangan untuk melakukan berbagai macam pendekatan kepada masyarakat melalui program-program bersama dengan berbagai kalangan perlu diciptakan bagi Polda, Polres dan Polsek.

3) Agar lebih dipercaya masyarakat, maka Polisi perlu lebih banyak menciptakan inisiatif-inisiatif program pemeliharaan keamanan, ketertiban serta pelayanan perpolisian yang dapat menarik partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.

4) Upaya penegakan hukum lebih dititik beratkan pada upaya pencegahan dan preemptive, melalui membangun berbagai aspek pemulihan keadilan dimasyarakat.

5)  Mengoptimalkan peran Polisi Wanita dalam menjalankan tugas dilapangan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis.

6)  Pelaksanan fungsi pengaturan, pengawalan dan penjagaan lebih banyak diperhatikan aspek pemerataan diwilayah geografis maupun strata social masyarakat agar semakin membangun kesan ekklusif dan jauh dari masyarakat umum.

7) Gaya patroli lebih ditonjolkan kepada dialog dengan masyarakat ketimbang sekedar mengawasi dari mobil maupun sekedar lewat dengan motor patroli.