Grand Strategi Polri 2005 – 2025

 

1. Citra Polisi (POLRI)
   • Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Polri, bersasaran mencapai citra positif yang tulen. Seberapa jauh Polri memnabgun kepercayaan masyarakat dapat diketahui baik secara bilateral maupun trilateral.

Secara bilateral, public sebagai konsumen dapat menyatakan atau menilai Polri melalui poling, atau secara individual seperti wawacara di media cetak dan elektronik. Demikian pula, citra dapat diberikan oleh seseorang (tokoh public opinion maker/builder) melalui media cetak atau elektronik. Selain itu secara trirateral , citra dapat pula ditentukan oleh pihak ke tiga (yang bukan konsumen) yakni berbagai lembaga yang mengevaluasi Polri, misalnya marketing research/audit, universitas, KPK, Kantor Pajak, dan Police Watchdogs. 

• Upaya peningkatan citra melalui konsultan PR (Spin Doctor) dengan kiat-kiat tertentu mungkin dapat berdampak positif bagi suatu kelompok pada masa tertentu. Namun upaya ini dapat menghasilkan pengaruh negatif (Back Fire). Sebaliknya upaya ini akan menimbulkan sinis dan pulik semakin tidak percaya kepada Polri yang dianggap tidak jujur. Masalah citra sebenarnya berkaitan dan merupakan cerminan dari trust public sangat tergantung dari keberhasilan upaya atau srtategi trus building.

 

1. Trus Building pada Internal Polri
   • Trust building ke public (eksternal) tidak akan efektif jika tidak dibangun trust building kedalam lingkungan kerja Polri sendiri (internal). Seperti juga upaya keluar, maka dalam upaya internal ini peran dari pimpinan merupakan factor penting yang merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan. 

• Kepemimpinan : warga Polri (termasuk istri dan anak) akan mempercayai pimpinan yang sesuai antara kata dengan tindakan. Dalam hal ini masalah transparasi dan akuntabilitas mengenai kenaikan karier (jabatan dan pangkat) yang obyektif dan menjauhi klik atau KKN merupakan awal yang penting. Para anggota dapat mempercayai pimpinan jika dalam penyelesaian kasus terhindar dari pola-pola kompromi (seperti suap) yang tidak menyelesaikan penegakan hukum. Demikian pula masalah gaya hidup pimpinan yang wajar serta tidak adanya budaya setoran akan meningkatkan kepercayaan internal. 

• Sumber dana : Menurunkan secara bertahap porsi sumber dana pembiayaan kegiatan polri yang berasal Dari PARMAN (partisipasi teman) atau PARMIN (partisipasi kriminal) yang mirip dengan gaya preman dan mengandung pelanggaran atau kompromi hokum, sehingga masyarakat dapat lebih trust terhadap tindakan penegakan hokum dan keadilan dari Polisi. Kesadaran mral dalam hubungan dengan uang serta kebijakan yang mendukungnya merupakan usaha kunci menurunkan Parman. 

• SDM : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM menuju service excellence dengan asumsi adanya sumber dana yang lebih menjamin kesejahteraan yang wajar bagi Polisi, perlu dilakukan dengan selalu meminta masukan (feedback) dari public (konsumen). 

• Organisasi yang efektif : Secara internal efektivitas organisasi dapat ditingkatkan jika disesuaikan secara cukup luas dengan karakter masyarakat dan kejahatan yang ada. 

• Pilot Project : Untuk tahap periode 2011 – 2015 (khususnya Community Policing) perlu secara konsisten diperluas melalui diseminasi berbagai base practices mengenai hal ini sehingga replikasi (dan modifikasi) dapt terlaksana dengan baik. Mungkin perlu pilot project secara nasional melalui program peningkatan otonomi daerah dengan melakukan disatu kabupaten disetiap propinsi.

 

1. Tahap II (tahun 2011 – 2015) Kemitraan/Partenership Building. 

Pada Grand Strategi Tahap II periode 2011 – 2015 memfokus pada perubahan yang berorientasi pada tema pembangunan kebersamaan (Partenership Building). Tahap Peratama diatas, yang bertema pembangunan kepercayaan (Trust Building) dimana salah satu yang utama adalah penguatan identitas Kepolisian. Partenershi Building membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan kerja fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban, dan menciptakan rasa aman.

Pada dua kelompok ide besar dalam pembangunan kebersamaan ini yang menjadi focus Grand Strategi tahap II. Kelompok pertama memusatkan pembangunan kebersamaan dengan pihak diluar Kepolisian, termasuk didalamnya adalah Pemda, TNI, Bank Indonesia, Berbagai organisasi masyarakat dan lain-lain, kelompok kedua berpusat didalam organisasi (internal) termasukmasalah manajemen Kepolisian dan kepemimpinan untuk menunjang perubahan yang diperlukan. Orientasi kerjasama public dapat diarahkan kepada lembaga Pemerintah seperti :

1. Tentara Nasional Indonesia
   • Fungsi Kepolisian dalam masyarakat modern telah jelas diformulasikan dalam dua kata yang dalam istilah lebih popular sebagai To Serve & To Protect masyarakat untuk menciptakan rasa aman. Oleh karena itu focus pekerjaan Kepolisian lebih pada fungsi keamanan bagi masyarakat yang mempercayakan tugas tersebut pada Polisi, namun pada situasi tertentu misalnya keamanan individu tersebut menyangkut seorang Kepala Negara yang mencerminkan keamanan Negara, maka tentara (TNI) bisa saja melibatkan diri namun atas permintaan POLRI. Dalam kasus seperti ini maka Kepolisian diharapakan mampu untuk bekerjasama dalam penyelesaian perkara dengan baik. 

• Pada masa dimana kelangkaan dana Pemerintah pusat merupakan suatu norma dari pada kekecualian, maka kerjasama penggunaan peralatan dan sumber daya menjadi sangat penting dalam rangka mengurangi duplikasi dan menghemat dana. Sharing (kerjasama penggunaan) sumber daya seharusnya menjadi keadaan yang harus diupayakan sejak awal. 

• Ilustrasi yang baik misalnya angkatan udara yang menguasai system radar bersama-sama dengan Kepolisian memanfaatkan peralatan tersebut dan tidak membuat sistem radar sendiri. Pengamanan laut yang semasa Kepolisian menjadi bagian militer diserahkan kepada Angkatan Laut tentunya memerlukan waktu yang lama untuk membangun pembagian kerja dari awal.

Merujuk kasus dibeberapa Negara lain dimana fungsi Kepolisian dipecah pada berbagai organisasi yang berbeda, maka pelayanan fungsi ini bias saja sementara masih dilakukan oleh Angkatan Laut. 

                        4) Pada saat ini pengamanan kelautan bagi Polri masih pada tahap penyedian transportasi dan logistic, yaitu mengangkut Polisi ketempat tujuan pengamanan. Dimasa depan fungsi pengamanan laut Polri perlu diarahkan sebagai fungsi surveillence untuk kegiatan preventuf dan preemtif, serta membangun kerjasama dengan pola baru. Atau bisa saja diluar Kepolisian seperti coastguard. Adapun yang menjadi kebijakan kedepan Kepolisian perlu bekerjasama agar fungsi pengamanan bisa dilakukan dengan baik pada biaya yang minimal. 

1. Jaksa dan Penegak Hukum lain

                    Kerjasama yang baik dengan Kejaksaan dan Kehakiman misalnya, sangat membantu terselesaikannya proses hukum dengan cepat dan menegakkan keadilan. Ketiga belah pihak merumuskan kembali intergritas pembagian fungsi masing-masing secara intergratif. Proses kasus tidak menjadi mentah karena masing-masing berlindung dibalik wewenangnya yang sah menurut hukum. Tanpa mengabaikan rasa keadlian dan tidak perlu pula membengkokkan kebenaran, kerjasama dapat menghindari kekurangan ataupun kesalahan prosedur yang menyebabkan proses peradilan sekali pun dengan biaya yang mahal karena adanya pengulangan. 

1. Bank Indonesia
   • Kerjahatan perbankkan dimasa depan akan semakin komplek, yang didukung dengan teknik manajemen dan teknologi yang canggih. Memang Kpolisian sendiri perlu menyiapkan sumberdaya yang mampu menyidik kejahatan krah putih ini. Dengan kemampuan sumberdaya yang baik, kerjasama institusi akan semakin memperkuat Kepolisian secara keseluruhan dalam kejahatan sector keuangan untuk turut memantapkan pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. 

• Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia mempunyai akses pada sistem perbankan secara keseluruhan. Terlibatnya perbankan luar negeri pada kasus transnational crime di Indonesia semakin memperkuat alasan untuk melakukan kerjasama yang erat dengan Bank Indonesia yang mempunyai akses pada kolega Bank Central di Negara lain. 

1. Pemerintah Daerah (Pemda)

Kepentingan daerah atas keamanan daerah mereka merupakan perwujudan rasa aman nasional bagi setiap anggota masyarakat daerah manapun di Indonesia serta menentukan upaya kelancaran pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai kalau keamanan dapat dijamin, baik bagi investasi bagi dalam negeri maupun insvestasi asing. Disinilah letak simbiosi anatr Kepolisian dan Pemda. 

1. Organisasi Profesional

• Kemitraan dapat pula dilakukan dengan membangun kerjasama dengan kalangan professional sebagai stage holder dengan tujuan :
  1. Memperluas Kompetensi Polri.
  2. Mengatasi kejahatan-kejahatan modern.
  3. Perbaikan manajemen Polri.
  4. Peningkatan finansial Polri. 

2)         Supaya kemitraan ini tidak menjadi boomerang maka diperlukan penanganannya dengan konsep intergrated project managemen.