Orang yang tadinya tidak terlalu peduli dengan politik mendadak menjadi simpatisan yang aktif mendukung karena merasa simpatik dengan berita yang beredar di media sosial. Isu hoaks yang berkali-kali juga menimpa KPU selaku penyelenggara Pemilu sebut saja isu tetntang DPT siliman, Kotak Kardus maupun kecurangan Situng juga membuat perhatian sebagian besar orang tertuju ke KPU.
Salah satu efeknya adalah masyarakat menjadi bagian yang aktif mengotrol dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan KPU mulai dari awal pelaksanaan sampai pada akhir pelaksanaan tahapan Pemilu. Sadar atau tidak hal tersebut ikut mendorong naiknya angka partisipasi masyarakat.
Ketiga, tentu adalah faktor sosialisasi yang masif dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu maupun lembaga-lembaga pemerhati demokrasi sangat mempengaruhi naiknya angka partisipasi masyarakat.
KPU sebagai penyelenggara tekhnis melakukan sosialisasi ditiap jenjang penyelenggara mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun penyelenggara adhock di Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan.
Ide-ide kreatif dalam sosialisasi ini dibungkus kekinian dan tidak lagi monoton dengan metode tatap muka yang formal. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat luas misalnya konser musik, jalan sehat dan senam bersama menjadi pemantik bagi masyarakat untuk mencari tahu kapan pelaksanaan pemilu dan siapa-siapa saja peserta pemilu tersebut.
Pemerintah juga pun tidak kalah penting dalam membantu mensosialisasikan pelaksanaan pemilu. Melalui media elektronik, cetak dan online menghimbau agar masyarakat setidaknya tahu hari H pelaksanaan Pemilu. Begitu juga dengan peserta pemilu yang punya kepentingan besar terhadap wajib pilih.
Peserta pemilu baik partai maupun calon atau kandidat baik secara langsung mapun melalui tim kampanye aktif melakukan sosialisasi memperkenalkan profil para kandidat maupun visi-misi yang dibawakan. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS.
Tantangan Partisipasi Kedepan
Capaian yang tergolong tinggi tersebut diatas tentu menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemilihan kedepannya. Tahun depan kita akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah yang akan melaksanakannya. Begitu juga dengan pemilihan umum baik Pilpres maupun Pilcaleg berikutnya di tahun 2024.
Tantangan mendasar adalah jumlah partisipasi masyarakat secara kuantitas. Angka 82,15% kita harapakan pada gelaran Pilkada maupun Pemilu kedepan dapat ditingkatkan. Sehingga tren positif tentang partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya terus meningkat.Â
Begitu juga ketika berbicara kualitas pemilih, kita berharap bahwa tingginya angka partisipasi masyarakat ini murni karena kesadaran masyarakat bahwa satu suara menentukan arah lima tahun kedepan bangsa ini. Sehingga tergeraknya langkah masyarakat memenuhi undangan menyalurkan hak pilih bukan karena mobilisasi politik dengan cara intimadsi, atau dengan money politic.
