RUU Pertanahan Pencabutan Hak Milik Tanah

RUU Pertanahan merupakan salah satu RUU yang akan disahkan oleh DPR. Namun RUU ini masih menjadi polemik lantaran mengandung sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Serta banyak perlawanan dari kalangan masyarakat akan disahkan ya RUU Pertanahan ini. 

Masyarakat meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menetapkan RUU Pertanahan, karena RUU Pertanahan ini menerapkan pencabutan hak milik tanah seseorang yang tidak dimanfaatkan. 

Adapun alasan-alasan tidak masyarakat menolak pengesahan RUU Pertanahan antara lain :

1. Pembahasan RUU Pertanahan belum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sipil. 

2. RUU Pertanahan tidak merespon ketimpangan struktural penguasaan tanah. 

3. RUU Pertanahan memicu terjadinya korporatisasi dan komodifikasi tanah.

4. RUU Pertanahan belum memerhatikan perlindungan ekosistem. 

5. RUU Pertanahan berpotensi menyebabkan terjadinya perampasan hak atas tanah atas nama perubahan tata ruang dan kepentingan umum. 

6. RUU Pertanahan mengabaikan persoalan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini terjadi. 

7. RUU Pertanahan belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelesaian konflik agraria. 

8. RUU Pertanahan belum menjawab persoalan dualisme kewenangan pengelolaan administrasi Pertanahan. 

9. RUU Pertanahan tidak menangani secara komprehensif mengenai pelanggaran hukum yang terjadi. 

10. RUU Pertanahan akan melegalkan/impunitas berbagai perampasan tanah dan pelanggaran RTRW maupun kawasan hutan. 

11. RUU Pertanahan tidak ingin menyelaraskan regulasi pertanahan yang saling tumpang tindih. 

12. RUU Pertanahan tidak mengatur jaminan keterbukaan informasi. 

13. RUU Pertanahan tidak memperhatikan kepentingan keagamaan.

Oleh karena alasan-alasan diatas ini RUU Pertanahan cukup banyak pertentangan dari masyarakat. Bahkan kaum mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi demo karena tak setuju dengan ketetapan pemerintah dalam RUU ini.