Dengan demikian, Prinsip-prinsip yang sudah disebutkan di atas tentu memiliki keterhubungan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Partisipasi publik melibatkan masyarakat untuk dapat aktif mengawasi kinerja pemerintah secara bebas tanpa paksaan dan menilai bagaimana kinerja pemerintah tersebut apakah sudah menghasilkan kepuasan di lingkungan masyarakat atau sebaliknya. Transparansi merupakan keterbukaan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, transparansi pula dapat memberikan inovasi pada perubahan baru, dapat mengurangi adanya tindak korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan karena dengan adanya transparansi kita menjadi mengetahui kegiatan ,serta dana yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanggungjawaban keputusan adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah saat mengambil keputusan karena seharusnya saat mereka mengambil keputusan mereka sudah melewati berbagai pertimbangan-pertimbangan melewati berbagai pemikiran-pemikiran mengenai dampak dan juga konsekuensi yang akan mereka terima jika mereka mengeluarkan suatu keputusan. Berikutnya ada supremasi yaitu sebagai pondasi ataupun landasan dari tata kelola pemerintahan yang baik agar mengacu kepada prinsip bahwa pemerintahan harus bekerja dan beroperasi sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku sehingga mereka harus melaksanakan tugas-tugas dan menjalankannya sesuai dengan hukum yang ada. Yang terakhir adalah akuntabilitas di mana akuntabilitas memiliki manfaat yang mencakup prinsip-prinsip sebelumnya karena akuntabilitas memiliki fungsi sebagai tanggung jawab atas apapun yang dikeluarkan dan diberikan oleh pemerintah agar pemerintah dapat bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, akuntabilitas juga menuntut kepada seluruh pemerintah agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan kompeten di bidangnya masing-masing tanpa terkecuali.
Dalam kasus pencabutan kjmu dapat kita lihat bahwa banyak penyimpangan yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini dapat menjadi evaluasi tersendiri bagi gubernur DKI Jakarta sebelumnya maupun gubernur DKI Jakarta saat ini dan di masa depan. Mereka mengevaluasi bagaimana seharusnya pemerintah bertanggung jawab sebelum mengambil keputusan dimana Heru Budi melakukan atau mengambil keputusan mencabut KJMU. Hal ini tentu membuat masyarakat merasa dicurangi karena keputusan tersebut tidak melibatkan masyarakat saat akan dikeluarkan. Masyarakat berpendapat seharusnya gubernur DKI Jakarta memberikan pengumuman ataupun pemberitahuan atau sosialisasi mengenai mengapa KJMU harus dicabut bukannya justru menunggu kemarahan di masyarakat meluap baru beliau memberikan pernyataan yang sebenarnya kjmu bukan dicabut melainkan adanya perubahan sistem pemberian dana kepada penerima kjmu berdasarkan golongan yang terdata di dtks dan disetujui oleh Kemensos.
Maka darii tu pemerintah harus banyak membuka mata dan melakukan evaluasi demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam pelayanan publik.
