Transparansi dilakukan tentu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah agar mereka dapat memberikan support kepada pemerintah. Transparansi juga memiliki manfaat untuk mengurangi perilaku korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.Â
Karena dengan adanya transparansi masyarakat menjadi tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan yang diberikan negara kepada pemerintah dapat digunakan sebagai apa hasil yang diberikan oleh pemerintah terhadap program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah berdampak apa kepada masyarakat, masyarakat akan membangun kepercayaannya sendiri bila pemerintah memberikan transparansi tersebut.
Selain itu transparansi juga dapat memberikan inovasi pada suatu perubahan karena transparansi memberikan keterbukaan informasi mulai dari ide-ide yang dimiliki pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta
- PertanggungJawaban Keputusan
Segala sesuatu yang sudak ditentukan maka keputusan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak tertentu 'seharusnya' sudah melalui berbagai pertimbangan sehingga jika terjadi gejolakan masalah di ruang masyarakat maka diharapkan pemerintah yang memiliki kewenangan atas hal tersebut dapat memberikan pertanggungjawaban yang rasional.
Dengan adanya pertanggungjawaban keputusan tentu ini menjadi landasan dasar ataupun patokan pemerintah bahwa keputusan yang mereka ambil harus memiliki seluruh pertanggungjawaban dan mereka dapat meningkatkan kualitas suatu keputusan yang akan diambil. Manfaat dari pengambilan keputusan adalah pemerintah tentu harus memikirkan segala sesuatu dari berbagai aspek mereka harus lebih dapat berhati-hati dalam menentukan keputusan mereka harus mempertimbangkan dampak jangka panjang kepada masyarakat dan konsekuensi yang akan mereka dapatkan dari keputusan yang akan mereka berikan. Dengan itu maka pemerintah akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan mereka dapat mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari  dampak dan konsekuensi dari keputusan yang akan mereka berikan nanti dan mereka harus mengumpulkan informasi-informasi yang lebih relevan untuk diberikan kepada masyarakat.
- Akuntabilitas
Kata akuntabilitas memiliki makna sebagai bentuk pertanggung jawaban atas segala hal yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat dan wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang dilakukan dalam jabatan dan wewenangnya tanpa terkecuali. Akuntabilitas ini mencakup berbagai aspek dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik mencakup partisipasi, efisiensi dan efektifitas, transparasi , dan lainnya.
Selain itu akuntabilitas juga memiliki fungsi ataupun manfaat baik secara individu masyarakat dan pemerintah sehingga lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan atau pemerintah yang memiliki jabatan dapat bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan keputusan sesuai dengan standar ataupun peraturan yang sudah ditetapkan. Ini menjadi landasan dasar bagi pemerintah untuk lebih akuntabel memperkuat ketaatan pemerintah terhadap regulasi regulasi yang mungkin akan mereka dapatkan jika mereka tidak menjalankan akuntabilitas tersebut
Akuntabilitas juga dapat menuntut pemerintah serta memberikan motivasi kepada setiap individu untuk dapat melakukan kinerja yang lebih baik sehingga mereka dapat menetapkan standar kinerja agar akuntabilitas yang mereka bangun semakin meningkat.
Dalam kasus pencabutan KJMU tentu akuntabilitas Heru Budi sebagai Gubernur Jakarta sangat tidak dapat ditangguhkan. Mengapa demikian? Kerena seharusnya Heru Budi dapat memberikan pencegahan bagi orang-orang yang mendapatkan dana bantuan Pendidikan melalui KJMU agar tak merasa dicurangi, tak merasa diperlakukan tidak adil, dan tidak merasa dirugikan.
Maka dari itu otoritas yang bertanggungjawab atas simpang siurnya hal sebenar-benarnya mengenai kasus pencabutan KJMU harus dapat memberikan serangkaian alasan seterbuka mungkin berkenaan dengan permasalahan tersebut, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada seluruh masyarakat terdampak mengenai hal mendasar adanya pencabutan KJMU, hal apa yang akhirnya Gubernur DKI Jakarta melakukan pencabutan KJMU.
- Supremasi Hukum
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut UNDP yang terakhir itu adalah prinsip aturan hukum atau supremasi hukum. Supremasi hukum adalah sebagai bentuk pondasi dari tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada prinsip bahwa pemerintahan harus bekerja dan beroperasi sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan sehingga apapun yang mereka lakukan harus berlandaskan kepada hukum-hukum yang berlaku.
