Proses pembiayaan atau pendanaan utang luar negara (ULN) sebelumnya  juga harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu.
Rencana pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dlam rangka menangguangi dan pemulihan ekonomi maupun defisit dari wabah COVID-19 ini akan menaikan jumlah SBN yang terbitkan pemeritah.
Diatur dalam Perpu No or 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sitem keuangan berisi ktentang kewenangan pemerintah dalam menerbitkan pandemic bon.
Pada pasal 2 ayat 1 bagian f disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, pemerintah berwenang untuk menerbitkan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka mengagagulangi pandemi Corona Virus Disease 2O19 (Covid-19) untuk bisa dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor retail.
      Maka dari itu utang negara sangatlah dibutuhkan pada khusunya saat ini sebagai pembiayan atau pendanaan alternatif untuk mendompang APBN.  Pemerintah harus memeliki pemikiran yang jauh ke depan untuk mendanai permasalahan pembiyaan atau pendanaan dari wabah COVID-19
      Untuk mentangani dalam Pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia harus berutang dengan nilai yang sangatlah fantastik. Yang nilainya sampai menyentuh angka sebesar Rp. 1.439,8 Triliun.
      Pada Februari 2020 tercatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mevapai sebesar US$ 407,5 Miliar, jika diubah menggunakan mata uang rupiah nilainya sebesar Rp 6.316 Triliun. Utang luar negara ini didalamnya menangani dari sektor publik ( pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 203,3 Miliar serta Untang luar neeri (ULN) dari sektor swasta termasuk juga BUMN sebesar US$ 204, 2 Miliar. Per akhir maret juga, utang pemerinah mencapai Rp 5.192,56 triliun.
      Sektor yang diprioritakan di utang luar nergeri saat ini yanitu meliputi sektor jasa kesehatan dengan kegiatan sosial sebesar 23,4% dari total utang luar negeri pemerintah, sektor jasa pendidkan sebesar 16,3 % , sektor konstruksi sebesar 12,8% dan yang terakhir sektor administrasi pemerintah, pertahanan. Dan jaminan sosial wajib sebesar 11,6%.
      Utang negara ini juga memiliki dampak yan buuk bagi generasi selanjutnya. Dikarenakan jangkauan waktu utang di Indonesia yang terlalu lama ini memiliki resiko yang tinngi. Mengingat suku bunga yang dikeluarkan Bank sentral Amerika Serikat berdminasi dengan mata uang dolar AS. Maka jika utang dengan waktu 50 tahun akan menimbulkan ketidakpastian karena dengan adanya menikny mata uang dollar AS yang terus terus berbah menjadi tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah harus memeliki pemikiran yang jauh kedepan untuk menangani gangguan dari COVID-19 dan pendanaan penanganannya. Mengingat juga kemungkinan wabah ini akan selesai dan bersih tahun depan. Demi upaya mdorong pertumbuhan wkonomi dan peningkatan kesejahterakaan masyarakat.
Semoga upaya dari pemerintah untuk melawan penyebaran wabah COVID-19 terlaksanakan dengan lacar. Selain dari pemerintah juga, berharap khusunya  masyarakat Indonesia juga sadar diri dan turun tangan agar bisa segera beraktivitas normal kembali.
