Penyederhanaan Kepatuhan Perpajakan: Menilik Lebih Dekat Implementasi PP-58/2023 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 di Indonesia

Pada PP-58/2023, bendahara gaji hanya perlu mencocokkan total penghasilan bruto bulanan pegawai dengan tabel TER. Hal tersebut dilakukan sepanjang tahun berjalan. Bendahara cukup melakukan 1x rekalkulasi pada bulan Desember atau bulan pegawai tersebut berhenti bekerja.

PP-58/2023 tidak mengubah metode rekalkulasi PPh Pasal 21. Akibatnya, total PPh Pasal 21 terutang setahun seharusnya juga tidak berubah. Salah hitung yang terjadi selama menggunakan ketentuan PER-16/2016 mungkin membuat pajak terutang terkesan lebih besar pasca implementasi Tabel TER. Terlepas dari itu, tabel ini tetap wajib digunakan bagi seluruh pegawai termasuk PNS, TNI, POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya sejak 1 Januari 2024.

Implementasi di Jurisdiksi Lain

Indonesia bukanlah pionir tabel tarif efektif atas pajak penghasilan imbalan kerja. Pemerintah Federal Australia (1999) dan Amerika Serikat telah lebih dahulu menerapkannya.

Pemerintah Federal Australia menetapkan tabel tarif pajak efektif atas pembayaran upah secara mingguan, dua mingguan, bulanan, dan harian/pekerja lepas. Pada setiap tabel (kecuali harian/pekerja lepas), terdapat tarif efektif bagi pengguna/non PTKP. PTKP berlaku bagi setiap wajib pajak residen dengan nominal yang sama rata (tanpa mempertimbangkan status pernikahan dan/atau jumlah tanggungan).

Terdapat tabel khusus atas pembayaran imbalan kepada wajib pajak tertentu seperti lansia dan veteran, aktor dan penghibur lainnya, pekerja perkebunan dan peternakan domba, serta pegawai dengan visa bekerja dan berlibur. Selain itu, terdapat tabel khusus untuk pembayaran spesifik seperti pembayaran anuitas, pembayaran komisi, bonus, dan back payment, pembayaran cuti tidak terpakai sehubungan PHK, dan pembayaran pesangon.

Sementara itu, Pemerintah Federal Amerika Serikat menetapkan tabel tarif pajak efektif atas pembayaran upah secara mingguan, dua mingguan, setengah bulanan, bulanan, dan harian. Untuk setiap jenis pembayaran upah, terdapat dua versi tabel: 1. Tabel Metode Braket Upah serta 2. Tabel Metode Persentase. Perbedaan keduanya ada pada batas rentang gaji dan jumlah tanggungan yang dapat diakomodir oleh tabel serta terpenuhi/tidaknya kewajiban penyampaian formulir W-4 oleh pegawai kepada pemberi kerja. Setiap tabel memiliki tarif bagi pengguna/non PTKP. PTKP berlaku bagi setiap wajib pajak residen dengan besaran yang proporsional terhadap status pernikahan dan jumlah tanggungan.

Adapun tabel khusus berlaku atas pembayaran distribusi laba permainan Indian kepada anggota suku. Selain itu, terdapat tarif khusus atas pembayaran seluruh jenis penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Simpulan 

Melalui PP-58/2023, pemerintah memperkenalkan metode perhitungan PPh Pasal 21 bulanan dengan tabel tarif efektif. Metode tersebut bertujuan untuk mempermudah pemberi kerja dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong pajak. Harapannya, kebijakan ini dapat meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak. Metode serupa juga telah diterapkan di jurisdiksi-jurisdiksi lain seperti Australia dan Amerika Serikat.