Penindasan Keadilan: Kasus yang Menunjukkan Ketidaksetaraan dalam Sistem hukum

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem peradilan harus lebih transparan dan akuntabel, sehingga publik dapat mengetahui proses dan hasil dari setiap kasus yang ada.

Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat: Pendidikan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok terpinggirkan, sangat penting agar mereka dapat memahami hak-haknya dan cara memperjuangkannya.

Penguatan Lembaga Pengawasan: Lembaga pengawasan terhadap aparat penegak hukum, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman, perlu diperkuat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Hukum: Korupsi dalam dunia hukum harus diberantas secara tegas, baik dalam pemeriksaan kasus maupun dalam penunjukan hakim atau pengacara yang berintegritas.

Kesimpulan

Penindasan terhadap keadilan adalah masalah serius yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara. Untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan setara, dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum itu sendiri. Keadilan bukanlah sesuatu yang dapat ditawar-tawar; itu adalah hak dasar setiap individu yang harus dihormati dan dipertahankan. Jadi kasus diatas telah keluar dari teori keadilan atau justice, karna masyarakat tersebut tidak mendapatkan haq seperti: otonom (kebebasan), distribusi (penyaluran) dan responsibility (tanggung jawab).