Saatnya Non Tunai

FATWA ULAMA DAN NON TUNAI

Mengawali tulisan ini saya hendak menggambarkan sedikit tentang kalimantan selatan. Secara umum daerah Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan ini tergolong salah satu provinsi terluas di Indonesia, dengan Ibu kotanya Banjarmasin, provinsi ini memiliki luas 37.530,52 km² dan berpenduduk ± hampir mencapai 3,7 juta jiwa serta mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. Di samping itu, sebagaimana daerah lain pada umumnya kalimantan selatan juga menganut beberapa agama sebagai sistem kepercayaan masyarakatnya.  Dapat kita lihat penduduk berdasarkan agama yang dianut sebagai berikut:

No

Agama

jumlah

konsentrasi

1

Islam

3.505.846

96,67%

2

Kristen

47.974

1,32%

3

Hindu

16.064

0,44%

4

Katolik

16.045

0,44%

5

Buddha

11.675

0,32%

6

Khonghucu

236

0,01%

7

Lainnya

28.776

0,79%

 

Total

3.626.616

100,00%

 

Berdasarkan data tersebut maka dapat dipahamai bahwa kalimantan selatan merepakan daearah  agamis, tidak heran jika darerah ini tergolong kota agamis. Hal ini di buktikan dengan banyaknya unlama-ulama besar yang terdapat di wilayahnya, serta  banyak terdapat pesantren-pesantren yang tersebar di berbagai wilayahnya. Dia antara beberapa ulama besar yang masyhur yaitu: Muhammad Arsyad al-Banjari, Muhammad Nafis al-Banjari, Muhammad Zaini Abdul Ghani (Guru Sekumpul).

Ulama merupakan figur yang sangat di hormati oleh umat, mereka tunduk dan patuh serta melaksanakan berbagai aktivitas yang di anjurkan oleh para ulama. Berbagai fatwa-fatwa mereka merupakan perintah bagi umat demikian fenomena yang berkembang pada masyarakat kalimantan selatan dalam aktivitas hidup dan kehidupan mereka. Hal tersebut mencakup seruluh aspek kehidupan, tidak terkecuali masalah transaksi tukar menukar (jual beli). Bebagai aktivitas seputar traksaksi tidak luput dari fatwa ulama baik itu caranya, benda yang digunakan maupun fungsi dan manfaatnya akan selalu mentitik beratkan kepada fatwa atau dasar hukum yang ditetapkan oleh ulama sebagai timbangan boleh dan tidaknya traksaksi itu dilakukan.

Beberapa waktu yang lalu terlah di laksanakan sebuah kegiatan sosialisai mengenai transaksi berbasis non tunai. Bertempat di hotel Golden Tulip dengan mengangkat tema “Banjarmasin Jelajah Non Tunai” yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kompasiana. Saya satu dari sekian banyak peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Bagi saya pribadi kegiatan ini sangat positif dan memberi berkesan seru, dimana banyak hal-hal baru yang saya ketahui seputar kegiatan transaksi. Kegiatan pada hari itu dibagi dalam beberapa sesi materi dan tanya jawab atas materi yang disampaikan.

Mencermati kegiatan tersebut saya menemukan beberapa masalah dan hal menarik, yang menurut saya harus diperhatikan dalam rangka mensukseskan rencana penerapan transaksi non tunai di Indonesia. Berawal dari beberapa pertanyaan yang diajukan  oleh peserta, yaitu “masyakat terbiasa menggunakan uang tunai”. Bicara kalimantan dan Kal-Sel pada khususnya problem itu tidak bisa di anggap sepele, sebab memang demikian adanya. Masyarakat Kal-Sel sangat asing dengan istilah transaksi uang non tunai dan mereka meresa transaksi tersebut justru menyulitkan dibandingankan transaksi uang tunai. Problem ini semakin besar dengan terbatasnya fasilitas traksaksi itu sendiri di tengah-tengah masyarakat, hanya tempat-tempat tertentu yang cenderung mewah dan modern saja yang menyediakan sarana transaksi non tunai. Namun berbanding terbalik dengan tempat tradisional sepeti pasar-pasar tradisional yang justru asing dengan fasilitas transaksi tersebut.

 Hal menarik yang juga harus diperhatikan adalah tentang acuan berprilaku masyarakat kalimantan selatan. Sebagaiman disinggung diatas bahwa masyarakat Kal-Sel tidak terlepas kecenderungan agama dalam hal ini adalah fatwa ulama, pedoman mereka dalam berperilaku, bersikap serta mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh fatwa tersebut. Demikian pula dengan transaksi non tunai yang gencar di sosialisasikan hendaknya memeperhatikan peluang ini jika ingin berhasil dalam penerapannya. Sebab tidak dapat dipungkiri pendekatan religius sesuai dengan kultur masyrakat kalimantan selatan dan paling realistis akan berhasil.

 Bedasarkan uraian diatas penulis menganjurkan agar aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masayarakat serta mempengaruhi terhadap  perilaku dan sikap mereka hendaknya jangan diabaikan. misalnya fatwa ulama bagi masyarakat kalimantan selatan yang merupakan tolok ukur serta pedoman dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupanan merekan, hendaknya dijadikan sebuah pendekatan dalam upaya mensukseskan penerapan transaksi non tunai itu, tentu saja dengan memperhatikan etika dan batasan-batasan yang disepakati. Demikian pula halnya dengan masyrakat daerah lain yang hendaknya terlebih dahulu kita pahami sistem acuan berperilaku dan bersikap mereka sebagai sebuah pendekatan dalam upaya menerapkan sesuatu.

 Demikaian tulisan ini semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh semua kalangan. Semakin maju perekonomian Indonesia, semakin jaya pula Bank Indonsia serta sukses selalu untuk Kompasiana. Salam satu tekat “NON TUNAI YANG BERETIKA”