Mohon tunggu...
Amzar Reihan
Amzar Reihan Mohon Tunggu... Mahasiswa - INSTITUT TEKNOLOGI SAINS BANDUNG

bermain game dan berolahraga

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Sinergi BPDPKS dalam Upaya Net Zero Emission dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara

23 Oktober 2024   21:21 Diperbarui: 23 Oktober 2024   22:56 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, pencapaian Net Zero Emission menjadi salah satu fokus utama global. Indonesia, sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki peran strategis dalam upaya ini. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berperan penting dalam mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan melalui berbagai program dan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan lingkungan tetapi juga meningkatkan penerimaan negara.

Peran BPDPKS dalam Mencapai Net Zero Emission

BPDPKS telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit. Salah satu program kunci adalah pengembangan biodiesel, khususnya melalui penerapan campuran B30 dan B40, yang mengandung 30% dan 40% biodiesel dari kelapa sawit masing-masing. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan telah terbukti berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penggunaan biodiesel B30 pada tahun 2021 berhasil menurunkan emisi hingga 25 juta ton CO₂ .Selain itu, BPDPKS juga aktif dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang bertujuan untuk mengganti tanaman kelapa sawit tua dengan bibit yang lebih produktif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga membantu mengoptimalkan penggunaan lahan, sehingga mengurangi deforestasi yang menjadi salah satu penyebab utama emisi karbon .

Dampak Terhadap Penerimaan Negara

Kontribusi BPDPKS terhadap penerimaan negara sangat signifikan. Ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke lebih dari 160 negara memberikan kontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 88 triliun rupiah, dengan rincian penerimaan dari pajak sebesar 50,2 triliun rupiah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 32,4 triliun rupiah . Dengan pengembangan biodiesel yang didorong oleh BPDPKS, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil tetapi juga meningkatkan kemandirian energi nasional.

Tantangan dan Harapan

Meskipun BPDPKS telah menunjukkan komitmen kuat dalam mencapai target Net Zero Emission, tantangan tetap ada. Kritik terhadap industri kelapa sawit sering kali mencuat terkait dampaknya terhadap lingkungan. Namun, melalui inovasi seperti sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan program restorasi lahan gambut, BPDPKS berupaya membuktikan bahwa keberlanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi .Dengan pendekatan yang terintegrasi antara lingkungan dan ekonomi, BPDPKS menunjukkan bahwa industri kelapa sawit dapat berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Upaya ini bukan hanya penting untuk masa kini tetapi juga untuk generasi mendatang agar dapat menikmati lingkungan yang sehat dan produktif.

Gambar ilustasi industri kelapa sawit. Sumber : freepik.com
Gambar ilustasi industri kelapa sawit. Sumber : freepik.com

Kesimpulan

Sinergi antara BPDPKS dan industri kelapa sawit dalam upaya mencapai Net Zero Emission merupakan langkah strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Dengan terus mendorong inovasi dan keberlanjutan, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam transisi energi bersih di tingkat global. Keberhasilan ini akan bergantung pada kolaborasi semua pihak untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif bagi seluruh masyarakat. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun