Selanjutnya, CBA juga meminta DPR agar segera membentuk Pansus guna menyelidiki proyek yang menurutnya tidak masuk akal, -Abu Nawas, gitu!
“Biasanya proyek seperti ini Pertamina sangat serakah, kok kali ini Pertamina pasrah? Ini mencurigakan karena sumber daya pertamina sanggup mengerjakan proyek ini,” pungkasnya.
Penilaian sama juga datang dari Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, yang menduga kuat adanya kongkalikong dari proyek itu, serta menolak keras alasan “ngawur” dari pihak Pertamina tersebut.
“Ini (alasan Pertamina) feasibility study Gaya Abu Nawas dari PT Bumi Sarana Migas milik keluarga Wapres JK, yang pasti pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi Pertamina yakni melanggar UU Persaingan Usaha, yaitu ada dugaan konspirasi tanpa melalui tender terbuka,” lontar Arief.
Arief menyebutkan, biaya dan resiko dalam kerjasama dengan PT BSM sangat merugikan negara. Sebab, semua resiko pembangunan pipa sepanjang 150 Km ditanggung Pertamina. Artinya, infrastruktur jaringan pipa gas ke Muara Tawar, itu yang bangun Pertamina, tapi anehnya kepemilikan saham Pertamina hanya 15% di Stasiun Fasilitas Pendukung untuk LNG itu.
Kemudian, disebutkan juga, bahwa semua keterlambatan pasokan gas LNG ke Stasiun Fasilitas Pendukung LNG ke konsumen ditanggung oleh Pertamina, sedangkan PT BSM tidak menanggung resiko apapun.
“Semua resiko dilimpahkan ke Pertamina. Lalu mana resiko yang harus ditanggung oleh PT BSM. Di sini BSM hanya jadi broker untuk mencari pendanaan pada proyek fasilitas pendukung LNG dari Tokyo Gas dan Mitsui,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, menurutnya, proyek ini merupakan bentuk “perampokan” terhadap Pertamina, karena sesunggunya Pertamina mampu mengerjakan proyek ini tanpa harus melakukan kerjasama dengan PT BSM.
“Kalau untuk proyek ini, Pertamina bisa jalan sendiri kok, atau mengandeng Pertagas. Pertamina kan pemasok Gas LNG yang baru punya pesaing yaitu PGN. Artinya Pertamina punya captive-market sendiri dan market-leader di sektor penjualan LNG,” ujarnya.
Olehnya itu dengan tegas, bersama sejumlah LSM, aktivis dan pihak-pihak lainnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu pun mengaku akan melaporkan masalah tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yakni dengan dugaan adanya persekongkolan jahat dalam tender.
Selain ke KPPU, mereka tersebut juga bertekad akan melaporkan ke KPK karena proyek ini diduga syarat dengan korupsi dan gratifikasi. Dan semua langkah tersebut akan diikuti juga dengan melayangkan surat resmi ke DPR untuk membatalkan proyek tersebut. “Kalau model kerjasamanya seperti ini, (maka) diduga petinggi Pertamina atau petinggi di kementerian BUMN yang titip saham di proyek ini,” pungkas Arief.