Selain Jokowi dan Ridwan, saat ini juga ada sosok Rizal Ramli yang memang sejak dulu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan yang senantiasa tegas memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat, yakni secara tegas dan keras menolak pihak-pihak yang memanfaatkan jabatannya dengan berbisnis untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari negara.
Sikap yang diperlihatkan oleh Jokowi sejak menjabat Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga kini sebagai Presiden RI, juga dengan Ridwan Kamil dan Rizal Ramli, diharapkan seharusnya bisa dicontohi oleh JK.
Sayangnya, harapan seperti ini nampaknya terbalik. Artinya, JK yang seharus diharapkan bisa memberi contoh yang baik kepada pejabat yang usianya jauh lebih muda dibanding dirinya, malah itu tidak terjadi. Karena pada kenyataannya JK-lah yang kelihatannya harus mencontoh sikap dari pejabat muda seperti Presiden Jokowi, Ridwan Kamil, Rizal Ramli dan sejumlah pejabat pro-rakyat lainnya.
Dan memang, jika ingin disebut sebagai negarawan yang telah senior arif dan bijaksana, maka JK memang seharusnya malu terhadap Presiden Jokowi, Ridwan Kamil, Rizal Ramli dan para pejabat pro-rakyat lainnya serta kepada rakyat, bukan malah tambah serakah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dari negara.
Artinya, JK sepatutnya segera dan cepat-cepat menyetop ambisi dan nafsu bisnisnya di dalam pemerintahan. Bukan tambah tua dengan tambah kaya-raya, lalu tambah merasa lebih berkuasa dengan seolah-olah negara ini milik pribadi dan perusahaan sendiri. Bukan begitu seorang negarawan!
Memang betul, JK sudah pernah dua kali menjadi menteri, dua kali menjadi wapres. Dan JK bahkan pernah dianugerahi sebagai “Bapak Perdamaian” atas keterlibatannya selaku “penengah” pada sejumlah daerah konflik di tanah air.
Tetapi, semua itu tidak harus berarti membiarkan secara leluasa seorang seperti JK untuk seenaknya “melahap” uang negara, yakni dengan cara mengajak keluarga juga koleganya untuk memonopoli dan mendominasi bisnis di dalam pemerintahan secara sesuka hati.
Kasihan para pahlawan kita juga dulu rela mengorbankan nyawanya untuk kebaikan negeri ini. Tetapi lihatlah! Meski para pahlawan itu telah berjasa besar, namun para keluarga mereka tidak harus merasa tinggi hati, atau arogan, dan merasa sok menguasai negeri ini, tidak seperti itu! Malah di sana-sini kondisi anak-cucuk pahlawan kita saat ini banyak yang hidupnya susah dan miskin.
Olehnya itu, pihak-pihak lain sebaiknya tidak menjadikan alasan karena “Bapak Perdamaian” lalu membiarkan JK seenaknya memanfaatkan serta menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk menguasai bisnis secara kongkalikong dan tidak fair. Janganlah seperti itu!
Sebab jangan lupa, jika pejabat sudah tidak fair, maka sangat bisa disebut ia telah melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Sebetulnya ada sangat banyak bertebaran informasi yang bisa dijadikan indikasi, bahwa betapa JK sangat lebih cenderung memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan bisnisnya.