Budaya otokritik akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan diyakini mampu mencapai tujuan organisasi secara memadai jika otokritik tak diabaikan apalagi disepelekan. Sebab, otokritik dapat melahirkan suatu kondisi yang konstruktif bagi perjalanan sebuah organisasi.
Pun otokritik akan dapat berjalan efektif bila setiap anggotanya menyadari dan memiliki sikap mental untuk dapat menerima dan melakukan koreksi. Olehnya itu, otokritik sangat tepat dibudayakan di dalam organisasi yang ingin mencapai kemajuan dan perubahan yang berarti buat seluruh anggotanya.
Dan nampaknya, Presiden Jokowi memang sangat memahami arah otokritik yang dilakukan oleh Rizal Ramli selama ini sebagai Menko yang membidangi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Yakni selain sebagai salah satu upaya untuk membantu memberikan solusi yang terbaik, juga adalah sekaligus sebagai “alarm”(pengingat) tidak hanya buat rakyat tetapi juga bagi seluruh komponen pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga KPK) agar segera bangkit dari “tidurnya” untuk bersama-sama meningkatkan kerja.
Artinya, sekali lagi, Rizal Ramli senantiasa akan menjadi “alarm” yang akan terus “berdering” apabila seluruh komponen pemerintahan masih sulit melakukan fungsinya dengan baik, yakni karena dinilai (disengaja atau tidak) masih lebih cenderung mempertahankan kebiasaan buruk, yaitu cenderung “makan diam-diam” dan cenderung banyak “tidur”.
Jadi sangatlah lucu kiranya, jika ada pihak yang berasal dari DPR misalnya yang turut “berteriak” meminta agar salah satunya Rizal Ramli bisa ikut dipecat sebagai menteri.
Disebut lucu, karena yang diteriakkan oleh Rizal Ramli amat jelas adalah akibat tidak berjalannya dengan baik fungsi pengawasan DPR,-- alias mandul. Dan jika terus-terus mandul, maka bukankah sepatutnya anggota DPR yang lebih baik dipecat?
Pada kondisi tersebut, M. Qodari selaku Direktur Eksekutif Indo Barometer, menyayangkan sikap DPR yang memiliki tupoksi pengawasan tetapi terkesan tumpul menghadapi eksekutif ketika bicara soal Blok Masela. “Perdebatan itu seharusnya kan terjadi antara legislatif dan eksekutif?!” lontarnya.
Sehingganya, Qodari pun memaknai Rizal Ramli yang berani menjadi “alarm” juga sebagai “radar” bagi rakyat itu adalah merupakan sosok menteri yang 3 in 1 (three in one), yakni menteri yang membantu tiga peran sekaligus. Yaitu peran sebagai eksekutif, legislatif dan KPK.
“RR (Rizal Ramli) kan menteri three in one. Di dalamnya ada unsur eksekutif sebagai pelaksana, legislatif ikut mengawasi, dan KPK sebagai penyelamat keuangan negara,” ungkap Qodari.
*) Ilustrasi/Foto-desain: Abdul Muis Syam
